Jakarta, tvrijakartanews - Anggota DPR Fraksi Gerindra, Annisa Maharani Azzahra Mahesa, mengungkapkan pandangannya mengenai aksi demonstrasi, menekankan pentingnya dialog dibandingkan demonstrasi.

Anggota DPR termuda yang baru saja dilantik itu berpendapat, bahwa jika kritik terhadap kebijakan itu diperlukan, seharusnya dilakukan melalui diskusi tatap muka yang dapat membangun pemahaman yang lebih dalam.

"Didemo, atas dasar apa, kenapa mesti demo? Kenapa kita gak diskusi ajah. Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu gak apa2, selama kebijakan itu buruk gitu," kata Annisa di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, meskipun demonstrasi sah dilakukan, harus ada substansi dan diskusi intelektual yang menyertai.

Annisa pun menekankan bahwa diskusi yang konstruktif atau baik dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang isu yang diangkat dalam demonstrasi, dan menciptakan ruang bagi pertukaran ide yang lebih produktif.

"Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham, kalau didemo kita paham isu yang kamu bawa di demo," kata Annisa.

Dengan pendekatan ini, Annisa berharap dapat membangun komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga setiap pihak dapat saling memahami.

"Tapi dari demo sendiri apakah ada diskusi yang konkrit, apakah ada diskusi intelektual di antara kita supaya aku bisa memahami, kalau aku lebih ingin diskusi secara langsung," lanjutnya.

Ia mengatakan, demo itu tidak masalah, tetapi sebaiknya lihat dulu kebijakannya. Jika ada kritik, dirinya mengajak berdiskusi agar bicarakan dari hati ke hati.

"Diskusi gak masalah, demo gak apa2 tapi kita lihat dulu kebijakannnya apa," kata Annisa.

Selain itu, dalam konteks tantangan yang dihadapi Generasi Z dan milenial, khususnya dalam kepemilikan rumah, Annisa mencatat bahwa kondisi saat ini, terutama di Jakarta, membuat akses KPR semakin sulit.

"Tentang KPR, tidak bisa dipungkiri sekarang untuk UMR segala macam itu kan bisa dibilang tidak mencukupi, untuk memiliki suatu lahan apalagi di Jakarta," tutur Annisa.

Ia menyerukan perlunya regulasi yang lebih mendukung untuk memudahkan generasi muda dalam memiliki hunian.

"Gimana caranya kita bisa mendorong regulasi yang memudahkan itu pada akhirnya," ucapnya.