Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Keuangan menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) tetap aman terjaga hingga akhir tahun 2024. Walaupun ada eskalasi konflik Tumur Tengah.

"Terkait dampaknya dengan APBN, karena ini sudah jelang akhir tahun, untuk 2024 relatif cukup aman," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Febrio mengatakan untuk penguatan rupiah yang terjadi belakangan dan penurunan suku bunga mempengaruhi kestabilan APBN.

"Harga komoditas yang melandai dibandingkan pertengahan tahun kemarin juga menjaga pelaksanaan APBN tetap aman hingga akhir tahun," ucapnya.

Selain itu, Febrio menambahkan pihaknya akan memantau perkembangan ekonomi ke depannya. Kemudian APBN akan terus disiapkan sebagai shock absorber agar mampu meredam dampak guncangan global terhadap perekonomian nasional.

"Tantangan berikutnya tentu bagaimana kita mengantisipasi dan mitigasi untuk 2025 yang mungkin situasinya akan tetap sama," tuturnya.

Sebagai informasi, Per 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB dengan nilai sebesar Rp153,7 triliun.

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp383,8 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp1.196,5 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp183,2 triliun.

Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp1.368,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp703,3 triliun dan belanja non-K/L Rp665,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp562,1 triliun.

Sedangkan keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp161,8 triliun.

Adapun dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.

Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.