Pandeglang, tvriakartanews,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengklaim akan mempercepat akses keuangan daerah sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini diarahkan untuk memperluas layanan perbankan hingga ke desa, mendukung UMKM, serta memperkuat literasi keuangan di kalangan pelajar.

Penjabat Sekretaris Daerah Pandeglang, Asep Rahmat menyampaikan, dengan adanya program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan mampu menjawab tantangan inklusi keuangan, termasuk kemudahan akses bagi masyarakat pedesaan.

“Kami ingin UMKM dan masyarakat di desa mendapatkan layanan produk keuangan yang mudah dijangkau, dari edukasi satu rekening satu pelajar hingga kemudahan pembayaran bagi pelaku usaha,” katanya kepada wartawan, Rabu (01/10/2025).

Menurutnya, program kerja TPAKD diarahkan tidak hanya pada perluasan layanan perbankan, tetapi juga peningkatan literasi keuangan. Edukasi dilakukan sejak dini melalui program satu rekening satu pelajar, diikuti dengan skema pembayaran yang lebih mudah bagi UMKM, serta pengembangan desa wisata sebagai dukungan bagi sektor lokal.

Namun begitu, Asep menyadari masih ada hambatan signifikan, khususnya terkait data perekonomian. Basis data yang belum terhimpun secara lengkap dari sejumlah perangkat daerah, dianggap menjadi salah satu penghambat dalam perencanaan dan pelaporan. Menurutnya kondisi ini membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.

“Data perekonomian ini sangat penting, tidak hanya untuk pelaporan ke DDAKD, tetapi juga sebagai acuan perencanaan. Tanpa data yang kuat, pelaksanaan program bisa terhambat,” ucapnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Pandeglang, Erik Widhaswara mengatakan, sektor investasi dan pelayanan publik memerlukan dukungan administrasi yang akurat agar program percepatan keuangan berjalan optimal.

Selain persoalan data, hambatan keterbatasan infrastruktur menurut Erik masih menjadi kendala, khsusnya si daerah pelok yang tidak memiliki layana keuangan. Sejumlah kecamatan di Pandeglang masih minim akses kantor perbankan maupun layanan digital, sehingga warga mengandalkan jalur informal yang berisiko tinggi. Kondisi  dianggapnya dapat menghambat tujuan pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan.

"Kami ingin terus berupaya memperbaiki kualitas layanan, tetapi ketersediaan data tetap menjadi tantangan besar. Hal ini berpengaruh terhadap percepatan investasi yang seharusnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Erik.

Meski menghadapi tantangan, ia tetap optimistis program TPAKD dapat memberikan dampak nyata. Dengan kolaborasi  bersama OJK, Bank Indonesia, perbankan, serta lembaga jasa keuangan lain ia berharap dapat memperluas jaringan layanan dan melakukan edukasi keuangan secara masif di setiap daerah di Pandeglang.