Jakarta, tvrijakartanews – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh memaksa sekolah agar para siswanya menjadi penerima manfaat MBG.

Pernyataan ini disampaikan Nanik setelah adanya keluhan seorang Kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi terkait sulitnya memperbanyak jumlah penerima manfaat MBG di kecamatannya.

Dalam laporannya, Kepala SPPG itu menyebut beberapa sekolah elit dengan jumlah siswa ribuan menolak menerima MBG meskipun sudah dibujuk Danramil maupun Kapolsek setempat.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak papa,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (25/1/2026).

Nanik menjelaskan, pada prinsipnya, pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi baik.

Namun, penerimaan MBG sifatnya suka rela, sehingga tak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG maupun instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah.

Karena itu, Nanik mengatakan jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah.

“Pokoknya, Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga itu.

Nanik menyarankan agar para Kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lainnya yang lebih membutuhkan. Misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” kata dia.