Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan lebih dari 12 juta orang yang memperoleh pekerjaan langsung dan tidak langsung dari industri minyak sawit ini.

"Pada pertemuan hari ini, Indonesia ingin mengapresiasi kemitraan dan kolaborasi jangka panjang di antara negara-negara produsen minyak sawit, dengan dukungan CPOPC, meskipun terdapat tantangan yang kompleks di sektor minyak sawit global," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Airlangga menjelaskan dalam dua tahun terakhir, pasar minyak sawit telah mengalami perubahan harga yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai rekor tertinggi pada 2022 saat Covid-19, dan belum kembali normal hingga 2023.

Di sisi lain, negara-negara produsen minyak sawit juga terus menghadapi diskriminasi perdagangan terhadap produk minyak sawit dan turunannya, di mana hal itu disamarkan sebagai kebijakan ramah lingkungan yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor, seperti EU Deforestation-free Regulation (EUDR), EU RefuelEU Aviation Rules, EU Due-Diligence Regulation, Global Biofuel Alliance (GBA), dan United Kingdom’s Forest Risk Commodities (FRC) Law.

"Untuk itu, kita harus menyusun strategi yang tepat untuk menciptakan harga minyak sawit yang menguntungkan dan stabil. Selain itu, kita harus menahan diri dalam menerapkan kebijakan perdagangan dengan cara yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO yang relevan, untuk memastikan transparansi pasar dan prediktabilitas minyak sawit," tuturnya.

Menurutnya, Indonesia tetap menganggap sektor kelapa sawit sebagai prioritas nasional, apalagi terdapat komitmen kuat dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sektor vital ini sebagaimana tercermin dalam Asta Cita, yakni mencapai tujuan ketahanan pangan, swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi industri.

"Dalam (swasembada energi melalui) Program B40 yang dilakukan Indonesia bahwa Malaysia mengapresiasi hal ini, karena berkontribusi kepada dunia terutama dalam pengurangan emisi," ungkapnya.

Dikatakan Airlangga, jadi dalam Program B35, kita menghemat sekitar 32 juta ton CO2, dan kalau untuk B40 itu lebih dari 40 juta ton CO2.

"Ini adalah kontribusi konkret Indonesia dan CPO kepada seluruh dunia untuk mengurangi emisi karbon," ujarnya.

Selain itu, Airlangga juga mendorong CPOPC tetap menjadi hub bagi negara-negara produsen minyak sawit serta menjadi penentu tren di pasar minyak nabati global untuk mendukung dan memfasilitasi kepentingan para anggotanya.

"CPOPC juga harus bisa memperluas kemitraan dan kerja sama multipihak melalui berbagai platform," tambahnya.

Lebih lanjut, Airlangga menilai program yang dijalankan saat ini oleh tiga negara juga berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon. Pada 2022, kata Airlangga, kontribusi sektor kelapa sawit telah mencapai capaian tertinggi.

“Kelapa sarit juga menjadi bagian dari solusi lingkungan melalui program pengurangan emisi karbon. Pada 2022, kontribusi sektor kelapa sawit telah mencapai capaian tertinggi," pungkasnya.

Di samping itu, Sekretariat CPOPC telah menyetujui Nigeria dan Kongo sebagai Negara Pengamat (Observer Countries), karena kedua negara itu sebelumnya telah mengajukan untuk menjadi anggota CPOPC pada September dan November 2024.

Proses selanjutnya adalah aksesi keanggotaan secara penuh. Berdasarkan Charter CPOPC, selama masa aksesi penuh tersebut status negara yang mengajukan untuk menjadi anggota penuh adalah sebagai Observer Country dengan jangka waktu maksimal dua tahun.