Jakarta, tvrijakartanews - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji membuat peraturan daerah sebagai produk hukum turunan undang-undang (UU) Pesantren sebagai solusi untuk kesejahteraan Pesantren-Madrasah.

Menurut dia, selama ini pondok pesantren hanya memiliki payung hukum berupa UU Pesantren dan Perpres tanpa ada pergub yang mengatur soal pendanaan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

"(Produk hukum) turunannya sampai hari ini belum ada pergub atau perda yang mengatur. Supaya kalau kemudian ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolah, itu ada payungnya, selama ini kan enggak ada payungnya," ucap Pramono usai menyambangi kediaman tokoh Nahdlatul Ulama KH Muhyidin di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Maka dari itu, Pramono bersama pasangannya, Rano Karno alias Bang Doel berjanji akan menginisiasikan pembuatan perda untuk ikut mengatur kesejahteraan guru madrasah dan sekolah pesantren.

Terlebih, eks Sekretaris Kabinet Indonesia Maju itu mengaku ikut menyusun pembuatan Undang-Undang Pesantren tersebut.

"Kami kalau memang nanti mendapatkan amanah, ini akan kami inisiasi. Karena memang terus terang, undang-undang mengenai pondok pesantren juga Perpresnya saya yang termasuk yang menyiapkan, jadi saya tau," ucap Pramono

"Saya cek turunannya di Jakarta itu belum ada, Perda maupun Pergubnya. Lebih baik Perda, supaya ini jangka panjang dan ada komitmen juga dari DPRD mengenai hal itu," sambung dia.

Sebelumnya, KH Muhyidin menitipkan sejumlah persoalan seputar sekolah pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah untuk diperhatikan Pramono-Rano Karno.

"Ada beberapa titipan yang disampaikan teman-teman, utamanya terkait masalah pendidikan baik pendidikan formal yang ada di Jakarta dikelola oleh swasta atau informal seperti pesantren," kata Muhyidin.

Dia meyakini, Pramono bisa menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap dunia pendidikan terutama pendidikan keagamaan. Mengingat, Pramono disebut sempat membahas mengenai pendidikan gratis.

"Saya kira nanti beliau mas pram bisa mewujudkan bentuk keberpihakan terhadap dunia pendidikan yang bernuansa keagamaan. Pernah saya ngobrol ke beliau soal pendidikan gratis," ucap Muhyidin.

Selain itu, Muhyidin menyoroti persoalan gaji guru madrasah di Jakarta hanya berkisar Rp 1,5 juta. Maka dari itu, dia meminta Pramono memperhatikan kesejahteraan guru honorer tersebut.

"Madrasah itu ada guru-guru yang gajinya masih Rp 1,5 juta. Gimana itu? Di Jakarta kurang dari itu. Saya kira mudah-mudahan di tangan beliau nanti madrasah-madrasah ini bisa ada tanda-tanda kehidupan," imbuh dia.