Jakarta, tvrijakartanews - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggelar diskusi khusus terkait penanganan stunting di Indonesia dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada 12 November. Diskusi ini diadakan di Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, dengan menghadirkan pakar kesehatan dr. Lucy Widasari, dosen program magister Ilmu Kesehatan Masyarakat serta pemerhati Kesehatan Ibu dan Anak untuk Generasi Emas Indonesia 2045.

Ketua Bidang Kesehatan Pembina PKN, dr. Anjar Setya Widarti, menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen partainya untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran saat ini telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas dalam nawacita kesehatan mereka.

"Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini kami manfaatkan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penanganan stunting. Kami mendiskusikan banyak hal yang menghambat upaya pengentasan stunting, termasuk kurangnya transparansi data di daerah yang sering kali mengaburkan kondisi sebenarnya," kata dr. Anjar, Selasa (12/11/2024).

Sementara itu, dr. Lucy Widasari menyoroti pentingnya Transformasi Kesehatan sebagai salah satu fondasi utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Fokusnya adalah menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk itu, Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) menjadi langkah awal dengan target menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024. Namun, ia mencatat bahwa capaian saat ini masih kurang optimal karena penurunan prevalensi stunting hanya 0,1 persen dalam satu tahun terakhir.

"Pencegahan stunting tidak bisa ditunda lagi dan harus difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak, yang merupakan fase paling kritis. Pada tahap ini, upaya pemenuhan gizi, imunisasi, serta kebersihan lingkungan harus dijalankan konsisten agar anak-anak tumbuh sehat," jelas dr. Lucy.

Dr. Anjar juga mengungkapkan bahwa daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan program penanganan stunting memerlukan dukungan menyeluruh, terutama melalui pemantauan yang lebih transparan dan kolaboratif. “Kami mencatat adanya kendala dari beberapa daerah dalam menyediakan data yang akurat terkait kondisi stunting, yang seringkali menghambat evaluasi dan langkah strategis. Di sinilah peran PKN untuk mengawal program-program ini,” ujarnya.

PKN berencana meneruskan hasil diskusi ini ke pemerintah pusat sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penurunan stunting. Dr. Anjar berharap, dengan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, penanganan stunting dapat mencapai hasil yang lebih maksimal di seluruh wila yah Indonesia.