Jakarta, tvrijakartanews - Guru Besar Universitas Andalas, Prof. Dr. Asrinaldi menyebut Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) harus memeriksa data mentah survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia (IPI) dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Sebab, kedua lembaga itu merilis hasil survei yang sangat berbeda jauh dalam waktu yang bersamaan.

Pemeriksaan, kata Asrinaldi, perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan dan objektivitas kedua lembaga tersebut.

“Saya pikir memang harus didalami perbedaan ini oleh Dewan Etik agar semua jadi jelas. Memang perlu pendalaman dengan mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait,” kata Asrinaldi, Selasa (19/11/2024).

Sebelumnya, hasil survei SMRC dan IPI menunjukkan perbedaan tajam pada elektabilitas pasangan Andika Perkasa-Hendi Boedoro. Survei SMRC yang dilakukan pada 7-12 November 2024 mencatatkan elektabilitas pasangan ini sebesar 50,4 persen, sementara survei IPI yang digelar pada 7-13 November hanya mencatat angka 43,46 persen.

Asrinaldi menegaskan, audit terhadap data mentah survei merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga survei. Sebab, perbedaan signifikan antara hasil survei menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

“Baiknya memang diaudit data mentah hasil survei ini, diaudit untuk mengetahui apa persoalannya. Kita tidak bisa juga menyimpulkan sebelum diperiksa secara menyeluruh,” tegasnya.

Isu serupa juga pernah muncul pada survei sebelumnya. Survei LSI Denny JA mencatat elektabilitas Andika Perkasa di angka 28,2 persen, sementara SMRC menunjukkan hasil 48,1 persen pada periode yang hampir bersamaan.

Kejanggalan dalam hasil survei Pilgub Jawa Tengah ini memunculkan kekhawatiran publik tentang kredibilitas lembaga survei di Indonesia. Persepi dinilai harus mengambil langkah serius untuk membedah data yang ada demi menjaga integritas lembaga survei.

“Publik memandang langkah audit ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebuah keharusan untuk menjaga integritas proses survei di Indonesia,” kata Asrinaldi.

Jika tidak segera diusut, perbedaan hasil survei seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei dan proses demokrasi yang lebih luas. Transparansi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan hasil survei benar-benar objektif dan dapat dipercaya.