Jakarta, tvrijakartanews - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil peran sentral sebagai pusat intervensi gizi nasional guna mempercepat penurunan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

Namun sebelumnya, perlu dilakukan reformulasi menyeluruh terhadap strategi dan pelaksanaan program-programnya agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan benar-benar efektif menekan angka stunting. 

"Sudah saatnya BGN mengambil peran sentral. Tapi sebelum itu, perlu dilakukan reformulasi menyeluruh terhadap strategi dan pelaksanaan programnya agar sejalan dengan kebutuhan lapangan dan mampu menekan angka stunting secara signifikan," kata Edy dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/7/2025). 

Menurutnya, selama ini program pemberian makanan bergizi tersebar di berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Oleh karena itu, Edy menilai sudah saatnya seluruh program intervensi gizi sebaiknya dipusatkan di bawah kendali BGN.

Dengan anggaran yang besar, kata Edy, BGN seharusnya menjadi ikon utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program prioritas nasional, khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan angka stunting.

"Program BGN yang punya anggaran besar seharusnya menjadi ikon utama Presiden dan program prioritas nasional. Tapi kenyataannya, program ini belum memberikan dampak yang maksimal," katanya. 

Edy juga menyoroti data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang menunjukkan angka stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen. Menurutnya, pencapaian tersebut belum cukup mengingat besarnya komitmen anggaran yang telah digelontorkan pemerintah.

Ia menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai salah satu instrumen penting dalam menyatukan seluruh program pemberian makanan bergizi yang terintegrasi di bawah BGN. Melalui pendekatan yang lebih terpusat dan terukur, ia yakin intervensi gizi akan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Edy berharap, pemusatan intervensi melalui BGN dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan stunting dan memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7), melaporkan bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga semester I 2025 telah mencapai Rp5 triliun, atau sekitar 7,1 persen dari total alokasi Rp71 triliun dalam APBN 2025.

Sri Mulyani juga mencatat bahwa sebanyak 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi di berbagai wilayah dan menjangkau lebih dari 5,5 juta penerima manfaat.