Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pihak terkait untuk menginvestigasi terhadap peretasan server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar serangan serupa tak terulang lagi di masa depan.

"Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan (Investigasi) oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi. Salah satunya, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

"Kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu," kata Ma'ruf.

"Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang," tambah dia.

Adapun, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mengungkapkan, gangguan PDN Sementara, diakibatkan oleh serangan siber ransomware.

Ransomware merupakan sejenis program jahat, atau malware, yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan ransomware yang mengakibatkan gangguan pada PDNS 2 adalah Brain Cipher Ransomware. Ransomware tersebut adalah pengembangan terbaru dari Ransomware LockBit 3.0 yang digunakan untuk menyerang PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) tahun lalu.

"Jadi memang Ransomware ini kan dikembangkan terus, jadi ini adalah yang terbaru," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (24/6/2024).

Hinsa menjelaskan, PDNS 2 yang mengalami gangguan berada di Surabaya, Jawa Timur. Adapun, pengelola dari pusat data tersebut adalah PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) yang tak lain adalah anak usaha dari PT Telkom Indonesia Tbk.

Menurut Hinsa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Telkomsigma sejak ditemukannya gangguan pada layanan yang memanfaatkan PDNS 2. BSSN juga masih terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Langsung kita berangkatkan ke Surabaya untuk membantu teman-teman dari Kemenkominfo maupun Telkomsigma yang mana mereka mengelola PDNS 2," tuturnya.

Lebih lanjut, Hinsa menyebut pihaknya bersama dengan instansi terkait masih melakukan investigasi terhadap bukti forensik serangan yang mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk layanan keimigrasian itu.

"(Kami) masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapatkan dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti. Karena kondisinya itu barang bukti terenkripsi, serangannya mengenkripsi data," paparnya.