Jakarta, tvrijakartanews — Pemerintah tengah mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah berlaku sejak Maret 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hasil penerapan aturan tersebut masih belum sesuai dengan harapan pemerintah dalam mendorong optimalisasi devisa negara.

Menurut Prasetyo, pembahasan mengenai DHE menjadi salah satu fokus dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam. Pemerintah ingin melihat sejauh mana dampak dari regulasi yang sudah diberlakukan.

“Tadi membahas sejauh mana efektivitas dan dampak diberlakukannya DHE,” ujar Prasetyo di Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Ia mengakui bahwa pemerintah masih menemukan sejumlah kendala dalam implementasi aturan tersebut. Beberapa pengusaha disebut belum sepenuhnya menempatkan dana hasil ekspor mereka di dalam negeri sebagaimana diatur dalam kebijakan DHE.

“Sudah, tetapi memang perlu juga kita pelajari karena dari yang kita terapkan hasilnya belum cukup menggembirakan,” kata dia.

Prasetyo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Salah satu pembahasan utama kita malam ini memang di bidang ekonomi, termasuk sistem keuangan dan perbankan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kebijakan DHE masih relevan untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, perlu penyempurnaan agar mekanisme penempatan dana eksportir lebih efisien dan menguntungkan bagi pelaku usaha.

“Masih ada beberapa celah yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” ucapnya.