Jakarta, tvrijakartanews - Pengamat politik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan berharap agar Pilgub Kaltim tidak ada calon tunggal atau melawan kotak kosong. Hal itu menyusul dukungan 7 parpol atau 44 kursi DPRD sudah dikantongi pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji, sementara lawannya Isran Noor - Hadi Mulyadi baru mengantongi 1 dukungan dengan dua kursi.

Jika Isran-Hadi tidak mendapatkan dukungan dari PDIP yang memiliki 9 kursi DPRD, maka pasangan tersebut bakal gagal bertarung. Sehingga, Pilgub Kaltim 2024 akan melawan kotak kosong.

"Artinya, kalau klan politik Mas'ud ini sudah ditempatkan di posisi-posisi strategis dalam pucuk kekuasan politik di Kaltim, sementara klan politik ini dikenal juga sebagai pengusaha besar, maka hampir dapat dipastikan konstruksi dinasti oligarki di Kaltim akan semakin kuat kalau yang kontestan di Pilkada Kaltim ini hanya ada calon tunggal," ujar Maftuchan dalam rilis survei LPI bertema "Cagub Ideal untuk Provinsi Kaltim di IKN" di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Menurut dia jika skema melawan kotak kosong terjadi, maka hal itu menjadi indikasi mundurnya proses demokrasi di Indonesia. Itu sebabnya, ia berharap semua pihak khususnya kalangan cendikia dan kelompok masyarakat sipil dapat mencegah hal itu terjadi.

Menurut dia, masyarakat pemilih sebenarnya punya harapan dan kemauan untuk menguatkan kualitas demokrasi politik di Indonesia. Hanya saja, menurut dia, ada sumber elite politik yang menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Ya sebut saja praktik politik dinasti yang berpotensi menutup semua peluang dan kemungkinan yang lain untuk turut berkontestasi," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Politik Hankam BRIN, Muhammad Nurhasim menjelaskan bahwa persoalan dinasti politik bisa tumbuh subur karena memudarnya peran atau partisipasi masyarakat sipil. Menurut dia, peran kelompok masyarakat sipil untuk mencegah praktik dinasti politik ini dibendung dan dibatasi selama satu dekade terakhir.

"Nah, untuk mencegah hal itu sebenarnya dapat dipenetrasi melalui regulasi politik di parlemen. Meski hal itu memerlukan proses, tetapi langkah itu harus dilakukan," sambungnya.

Sementara itu, menurut hasil survei terbaru LPI, Mayoritas masyarakat yang akan memilih di Pilgub Kaltim 2024 menyatakan tidak menyukai praktik politik dinasti.

"Dari temuan survei LPI didapati bahwa pandangan masyarakat terhadap politik uang dan dinasti, sebanyak 50,3 persen responden tidak akan memilih yang melakukan praktik dinasti politik. Sementara 67,6 persen masyarakat menyatakan menolak praktik politik uang," ujar Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan.

Ia melanjutkan bahwa realitas dinasti politik tidak diharamkan dalam demokrasi. Namun, hal itu mempunyai konsekuensi terhadap kualitas demokrasi seperti halnya, partisipasi politik warga hingga tata kelola pemerintahan yang cenderung akan sulit membendung kepentingan politik-bisnis dinasti ketika calon yang diusung terpilih.

"Ya bagaimana kita dapat mengawal praktik tata kelola yang sehat dan setimbang, antara tri-matra kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif bila, seluruh pucuk matranya berada dalam kendali atau jaringan dinasti politik? Yang sudah-sudah, teramat banyak kepentingan bisnis-politik dinasti bekerja melalui kuasa politik," ujarnya.

Adapun survei LPI digelar pada 1-7 Agustus 2024 yang dilakukan di Kaltim di 10 kabupaten/kota. Kota-kota itu antara lain Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Paser, dan Berau. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan zoom.

Sedangkan teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Stratified Multistage Random Sampling dimana subjek yang diambil oleh peneliti sebagai sampel adalah populasi penelitian yang besar dan berasal dari 1 provinsi yang terdiri dari 3 Kota dan 7 Kabupaten. Survei ini menjaring 100 reponden dengan rentang usia antara 17-65 tahun dengan 4.27 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen.

Turut hadir sebagai narasumber dalam rilis survei LPI antara lain, Dewan Pakar The Habibie Center, Direktur Politik Hankam BRIN Muhammad Nurhasim, Pakar Kebijakan Publik Asep Kususanto, Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, dan Analis Ekonomi-Politik Mardiyanto.