Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah terus berupaya mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan dan program.

"Dengan pemanfaatan secara optimal potensi lokal yang dimiliki, setiap daerah diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi regional yang secara simultan dapat mendorong perekenomian nasional," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Airlangga menuturkan pihaknya menyambut dengan hangat dan memberikan apresiasi atas berbagai usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan wilayahnya dengan berbasis potensi sumber daya yang dimiliki.

"Pertumbuhan ekonomi dari rilis kemarin, itu untuk Riau di bawah nasional sedikit ya Pak sebesar 4,65 dari 4,87. Jadi tentu kita berharap, ini bisa didongkrak apalagi resources rich," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menjelaskan usulan yang diajukan Pemprov Riau tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Pusat terbuka dengan berbagai usulan dari Pemerintah Daerah. Namun berdasarkan riwayat sebelumnya, pengembangan industri ataupun kawasan akan mampu berhasil jika terdapat anchor tenant atau industri penunjang utama terlebih dahulu.

"Dengan demikian, kawasan industri tersebut memiliki kemungkinan berkembang dengan lebih pesat," jelas Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Selat Malaka memang memiliki potensi yang sangat signifikan dimana setiap tahunnya terdapat 94.000 kapal yang berlalu lalang, sehingga dapat menjadi salah satu potensi yang juga perlu dikembangkan.

"Saat ini, Pemerintah juga tengah menjajaki berbagai daerah yang memiliki keunggulan strategis untuk pengembangan oil tanking," ungkap Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga juga menyarankan Pemprov Riau agar dapat menyusun kajian teknis terkait dengan potensi industri di Riau sehingga dapat ditinjau kesiapan daerah dalam menyediakan infrastruktur pendukung kawasan industri.

"Dengan persaingan industri yang cukup kompetitif, Menko Airlangga juga menghimbau agar kawasan industri yang dicanangkan oleh Pemprov Riau tersebut harus menarik bagi investor," tambah Airlangga.

Dia mengaku, salah satu hal menarik yang dapat menjadi keunggulan komparatif dan berdaya saing tinggi yakni basis resources yang dimiliki daerah terkait, baik industri kelapa, migas, hingga pulp and paper.

"Nah mungkin itu yang menjadi pertimbangan, seandainya nanti Pak Gubernur membentuk tim, silakan saja berkoordinasi dengan tim kami. Kalau itu yang akan diarah, silakan saja. Tapi kita minta supaya studinya matang dan bisa betul-betul bersaing secara internasional, secara global," papar Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid menyebutkan bahwa secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang strategis berada di sentra Sumatera dan berdekatan dengan aktivitas ekonomi internasional di Selat Malaka.

"Tidak terlalu banyak benefit yang diperoleh dari perdagangan di Selat Malaka tersebut karena minimnya kapal yang singgah di Sumatera. Untuk itu, potensi besar tersebut dapat menjadi celah untuk terus dioptimalisasi," kata Abdul Wahid.

Menurutnya, selain strategis berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Riau sendiri juga memiliki keunggulan dalam sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan, serta sumber daya manusia. Meski demikan, pemanfaatan berbagai potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan dukungan kebijakan Pemerintah Pusat.

"Usulan pengembangan Pulau Rapat yang memiliki potensi unggul di bidang pariwisata," ujar Abdul Wahid.

Selain itu, Wahid juga mengusulkan Kawasan Logistik Perkapalan di Pulang Rangsang, dimana pulau tersebut juga menyimpang potensi silika yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, usulan juga disampaikan terkait pembentukan kawasan industri baru seperti Kawasan Ekonomi Bukit Batu dan Kawasan Industri Pulau Burung yang berfokus pada kawasan pertanian, perkebunan, atau hortikultura.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Plt. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Suroto, serta Perwakilan Bupati dan Walikota di Provinsi Riau.