Jakarta, tvrijakartanews - Polri bersama Perum Bulog akan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pekan depan sebagai langkah konkret untuk menstabilkan harga beras di pasar yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah.

Langkah ini merupakan respons atas minimnya realisasi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dari target 1,3 juta ton pada tahun 2025, hingga kini baru sekitar 8 ribu ton yang tersalurkan.

"Fungsi Binmas Polri sebagai leading sector, wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, seperti dalam keterangannya di Jakarta yang diketahui, Jumat (8/8/2025).

Dedi menambahkan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini juga akan menjadi ajang lomba antar satuan wilayah untuk mendorong efektivitas pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi.

"Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah, dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," katanya. 

Dua Skema Distribusi dan Batas Pembelian

Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

1. Langsung dari satuan wilayah ke gudang Bulog

2. Melalui Koperasi, seperti Koperasi Merah Putih, Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol), atau koperasi lainnya.

Setiap konsumen dibatasi maksimal membeli 10 kilogram, kecuali untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Maluku dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kilogram.

Dedi menegaskan, seluruh proses wajib mengikuti harga eceran tertinggi (HET) sesuai zonasi, dan beras tidak boleh diperjualbelikan kembali. 

Distribusi Digital dan Pengawasan Ketat

Guna memastikan akuntabilitas, distribusi SPHP akan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Klik SPHP, yang mencakup proses mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap. Harga jual wajib di bawah HET, dengan pembeli wajib tercatat.

Pengawasan ketat akan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek, serta tim gabungan yang terdiri dari Bulog, Polri, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Evaluasi harian akan dilakukan melalui aplikasi Klik SPHP.

Masyarakat juga diajak berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan penyimpangan melalui hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP.

Bulog Siapkan Infrastruktur Distribusi

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyambut baik sinergi ini sebagai langkah strategis dalam menjamin ketersediaan pangan masyarakat.

"Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Primkoppol sebagai mitra penyalur," katanya. 

Dengan sinergi antara Polri dan Bulog ini, diharapkan harga beras di pasaran dapat lebih stabil, terjangkau, serta tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.