Aktivis Greenpeace Unjuk Rasa di Kapal Tanker saat Perundingan Plastik PBB Hampir Berakhir di Korea Selatan
Tekno & SainsNewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Sumber: PEACE HIJAU/REUTERS

Jakarta, tvrijakartanews - Saat perundingan mengenai plastik PBB memasuki tahap akhir, Greenpeace mengatakan para aktivisnya melakukan protes di lepas pantai Korea Selatan terhadap produksi dan pengiriman bahan kimia plastik beracun yang sedang berlangsung pada Sabtu (30/11/24).

“Kami di sini hari ini untuk mendesak para pemimpin dunia yang sedang merundingkan draf akhir Perjanjian Plastik Global baru di Busan untuk memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dan mengamankan perjanjian plastik global yang kuat yang akan memangkas produksi plastik yang tak terkendali. Kami ingin pemerintah kami mendengarkan opini publik, sains, dan bisnis progresif, serta menyampaikan perjanjian ambisius yang akan memangkas produksi plastik," jelas anggota kursus plastik Greenpeace USA, Lisa Ramdsen dilansir dari reuters.

Video yang dirilis oleh Greenpeace menunjukkan empat aktivis yang dilengkapi dengan alat pelindung keselamatan, menaiki kapal tanker yang akan memuat bahan kimia plastik dari sebuah perusahaan Korea Selatan. Para aktivis memanjat tiang kapal untuk memasang spanduk bertuliskan “PERJANJIAN PLASTIK YANG KUAT”. Para aktivis Greenpeace juga terlihat menuliskan pesan bertuliskan “PLASTIC KILLS” di bagian luar kapal tanker.

Korea Selatan menjadi tuan rumah bagi delegasi dari sekitar 175 negara pada pertemuan kelima dan terakhir Komite Negosiasi Antarpemerintah PBB (INC-5) untuk menyetujui aturan yang mengikat secara global mengenai plastik, tetapi pembicaraan minggu ini berjalan sangat lambat.

Sebuah dokumen yang menguraikan sebuah perjanjian, yang dikeluarkan oleh ketua komite Luis Vayas Valdivieso pada hari Jumat (29 November), menampilkan ide-ide seperti daftar global produk plastik yang akan dikelola dan mekanisme keuangan untuk membantu mendanai tindakan negara-negara berkembang terhadap perjanjian tersebut. Dokumen tersebut menyerahkan keputusan sukarela negara-negara untuk mengambil berbagai tindakan yang mungkin dilakukan terhadap produk plastik dan tidak memutuskan bagaimana negara-negara kaya akan berkontribusi terhadap dana tersebut.