Jakarta, tvrijakartanews – Pemerintah mulai merealisasikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025). Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan apresiasinya terhadap langkah ini.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang merealisasikan program ini. Semoga berjalan lancar dan makin banyak anak-anak serta vendor yang terlibat,” ujar Muzani saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam pelaksanaan hari pertamanya, Muzani menyebut Prabowo tidak turun langsung ke lapangan. Ketua Umum Gerindra itu, kata dia, memantau dari jauh.

"Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti pergembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah," kata Muzani.

Lebih lanjut, Muzani menyebut pada pelaksanaan perdana ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti misalnya pembagian susu untuk pelajar yang belum merata di seluruh daerah. Menurut Muzani, hal ini terjadi karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

"Ya kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk," kata Sekjen Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada sekitar 20 juta penerima, termasuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dijalankan di 190 dapur yang tersebar di 26 provinsi pada tahap awal, dengan target peningkatan menjadi 937 dapur pada akhir Januari 2025.

MBG merupakan salah satu janji kampanye Prabowo yang dirancang untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah memastikan bahan baku program ini berasal dari dalam negeri, seperti beras, telur, dan sayuran, yang disuplai oleh koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes). Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa masyarakat miskin dilibatkan dalam rantai produksi bahan pangan untuk MBG. Selain itu, pemerintah mendorong akses kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk membantu petani dan peternak kecil berkontribusi dalam program ini.

Pelaksanaan MBG diawasi oleh Badan Gizi Nasional, yang juga bertanggung jawab menetapkan standar gizi dan komposisi menu yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Program ini akan dievaluasi selama delapan bulan pertama untuk memastikan keberhasilannya sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.

Meski memiliki potensi besar, program ini menghadapi tantangan seperti pengelolaan logistik dan distribusi yang merata di wilayah terpencil. Selain itu, total anggaran sebesar Rp 71 triliun sepenuhnya dialokasikan untuk pelaksanaan program ini, termasuk pembayaran pegawai dan pengelolaan dapur.