Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani. Foto : M Julnis Firmansyah
Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana atau on the track.
Ia pun optimistis proyek strategis nasional ini akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada tahun 2028.
"Perkembangannya IKN bagus. IKN perkembangannya on the track. Rencana akan menjadi pusat pemerintahan tahun 2028. Perkembangan secara fisik yang saya lihat on the track," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
Muzani juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk mempercepat pembangunan IKN.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan MPR yang ditargetkan rampung sebelum 2028.
Selain itu, gedung lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga telah masuk dalam perencanaan.
Menurutnya, sejauh ini semua berjalan sesuai rencana, dan ia melihat langsung progresnya di lapangan. "Jadi, menurut saya on the track, bagus," ucapnya.
"Kalau menurut saya terbantahkan karena saya sudah lihat sendiri," kata Muzani.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kemajuan pembangunan ini dapat menghapus keraguan investor untuk menanamkan modal di IKN. Muzani optimistis bahwa ibu kota baru ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan di masa depan.
Ia juga mengatakan, proyek infrastruktur utama, seperti jalan menuju bandara IKN, ditargetkan selesai pada akhir Februari atau awal Maret.
Sementara itu, jalan tol yang menghubungkan IKN dengan daerah sekitarnya direncanakan rampung pada akhir tahun ini.
"Jalan bandara IKN akan selesai di akhir bulan Februari atau awal Maret. Kemudian, jalan tol katanya akhir tahun ini selesai, yang saya dengar saya langsung dari Pak Basuki (Kepala Otorita IKN)," katanya.
Muzani menegaskan bahwa IKN tidak hanya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan politik, tetapi juga sebagai pusat peradaban baru yang diharapkan menjadi tempat pengambilan keputusan strategis bagi bangsa.
"Berkumpulnya orang dari nol, dengan suasana baru, kehidupan baru, ini yang menurut saya harus dipikirkan dan jumlahnya tidak kecil," kata Muzani.
"Karena itu, ini yang perlu kita pikirkan supaya IKN bisa menjadi pusat perhatian baru, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat peradaban," jelasnya.
Dengan progres pembangunan yang terus berjalan sesuai rencana, diharapkan IKN dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa mendatang.