Jakarta, tvrijakartanews – Meski keterlibatan perempuan dalam politik di Asia-Pasifik terus meningkat, tantangan yang mereka hadapi tetap besar. Tidak hanya hambatan struktural yang menghambat partisipasi mereka, tetapi juga tingginya angka kekerasan berbasis gender yang mengancam kebebasan mereka dalam pemerintahan.

Laporan terbaru dari Inter-Parliamentary Union (IPU) yang penelitiannya diadakan sejak 2016 dan melibatkan 150 perempuan dari 33 negara di Asia-Pasifik, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik masih marak terjadi. Kekerasan ini hadir dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, dan fisik, baik terhadap anggota parlemen maupun staf parlemen.

Menurut laporan tersebut, 76% perempuan anggota parlemen dan 63% staf parlemen mengalami kekerasan psikologis. Selain itu, 60% anggota parlemen perempuan menjadi sasaran ujaran kebencian berbasis gender, disinformasi, pelecehan berbasis gambar, atau doxing.

Angka kekerasan lainnya juga cukup mencemaskan:

• 25% perempuan anggota parlemen dan 36% staf parlemen mengalami kekerasan seksual.
• 24% anggota parlemen dan 27% staf parlemen mengalami kekerasan ekonomi.
• 13% anggota parlemen dan 5% staf parlemen mengalami kekerasan fisik.

Lebih dari sekadar angka statistik, pengalaman ini menunjukkan bahwa politik masih menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan.

Kelompok perempuan yang paling rentan mengalami kekerasan dalam politik adalah:

1. Perempuan muda (di bawah 40 tahun) – Mereka mengalami kekerasan psikologis 17% lebih tinggi dan kekerasan seksual 11% lebih tinggi dibandingkan perempuan yang lebih senior.

2. Perempuan dari partai oposisi – Mereka lebih sering menjadi sasaran serangan dengan tingkat kekerasan psikologis 24% lebih tinggi dan kekerasan seksual 18% lebih tinggi dibandingkan perempuan dari partai yang berkuasa.

3. Perempuan dari kelompok minoritas atau belum menikah – Mereka menghadapi diskriminasi ganda yang semakin memperburuk situasi.

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi masalah ini adalah normalisasi kekerasan dalam politik. Banyak yang menganggap ancaman dan pelecehan sebagai “risiko yang harus diterima” jika seorang perempuan ingin maju di dunia politik.

Meskipun tingkat kekerasan tinggi, hanya 5% perempuan yang mengalami pelecehan seksual melaporkan kejadian tersebut ke otoritas parlemen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti:

• Ketakutan akan pembalasan politik atau sosial.
• Tidak adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan aman.
• Kurangnya kepercayaan terhadap sistem yang ada.

Salah seorang staf parlemen yang menjadi korban mengungkapkan, "Saya tidak mengajukan pengaduan karena tidak ada mekanisme perlindungan terhadap pelecehan seperti ini."

Kekerasan terhadap perempuan dalam politik bukan hanya masalah individu, tetapi juga ancaman bagi demokrasi yang lebih inklusif. Jika perempuan terus diintimidasi dan dihambat melalui kekerasan, maka keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan akan semakin berkurang.

Beberapa langkah yang perlu segera diterapkan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih aman bagi perempuan adalah:

• Mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan berbasis gender di parlemen, dengan sanksi yang tegas bagi pelaku.
• Meningkatkan mekanisme pelaporan yang aman dan transparan, sehingga korban merasa lebih percaya diri untuk berbicara.
• Mendorong kampanye kesadaran publik untuk menentang normalisasi kekerasan terhadap perempuan dalam politik.
• Menyediakan program pelatihan dan dukungan bagi perempuan politisi, terutama mereka yang baru memasuki dunia politik.

Kekerasan terhadap perempuan dalam politik bukanlah hal yang tak terhindarkan. Dengan kebijakan yang lebih ketat, sistem perlindungan yang lebih baik, dan kesadaran masyarakat yang lebih luas, lingkungan politik dapat menjadi lebih inklusif bagi semua orang.

Jika dunia politik ingin benar-benar mencerminkan suara rakyat, maka perempuan harus dapat berpartisipasi dengan aman, tanpa ancaman, intimidasi, atau kekerasan berbasis gender. Saatnya menciptakan perubahan nyata!