Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah berencana mengirimkan bantuan ke jalur Gaza, Palestina, menggunakan metode menjatuhkan barang melalui udara atau airdrop.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah memilih opsi tersebut karena pertimbangan penyaluran bantuan melalui darat kerap kali terhambat.

Terlebih, Pemerintah Yordania juga mengajak Indonesia berdiskusi untuk menggunakan metode airdrop dalam upaya mengirimkan bantuan ke Palestina.

"Pemerintah Indonesia diajak bicara oleh Pemerintah Yordania untuk bersama-sama membantu palestina melalui udara atau airdrop dan kami sudah melakukan pembicaraan baik Menko Polhukam, Menhan maupun Panglima TNI. Tentunya, kami juga melaporkan pertama kali ke pak presiden dan juga sudah disetujui, akan memberikan bantuan melalui udara," ucap Retno dalam konferensi pers di Kantor Menko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Retno tak menampik bahwa pengiriman bantuan idealnya memang melalui jalur darat, agar bantuan tersebut diterima tepat sasaran.

Namun, lanjut Retno, pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, Palestina menggunakan metode jalur darat tak memungkinkan lantaran banyak kendala.

"Idealnya (bantuan) disalurkan melalui darat, tapi kendalanya memberikan bantuan ini banyak sekali, mulai dari segi proses checking sampai bantuan itu mendapatkan serangan-serangan, sehingga hambatan melalui darat itu menjadi besar sekali," kata Retno.

Berdasar pertimbangan itu, Retno mengatakan, pemerintah akhirnya tertarik memilih opsi pengiriman bantuan pakai metode airdrop, khususnya untuk wilayah bagian Utara Gaza.

Sebab, hampir 600.000 orang yang masih tinggal di bagian Utara Gaza, sangat minim tersentuh bantuan melalui darat.

"Karena itu terpikir mengirimkan bantuan melalui udara, meskipun kita tahu pengiriman bantuan melalui udara itu ada kendala-kendalanya. Misalnya mengenai penerimaan di lapangan, kemudian cuaca berubah dan sebagainya. Tetapi, kenapa kita menggunakan udara? Karena kita ingin memberikan bantuan. Jadi kita mencari jalan yang tercepat dan terbaik dari alternatif yang ada, agar kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di Gaza," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Kemanusian dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan Sudan senilai USD 2 juta.

Bantuan tersebut diberikan untuk menangani masalah kesehatan bagi masyarakat Palestina dan Sudan.

"Kita sepakati bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan Sudan, yang nilainya masing-masing USD 1 juta," kata Muhadjir.

Adapun, sumber dana bantuan tersebut berasal dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut Kepala BNPB Suharyanto, dana siap pakai itu memang boleh digunakan untuk kepentingan bantuan bencana di luar negeri, dengan catatan harus memenuhi syarat.

"Seperti diketahui, bahwa dana siap pakai untuk BNPB bisa digunakan untuk penanganan bencana bagi masyarakat negara di luar NKRI. Asal syaratnya harus melalui rapat tingkat menteri, seperti yang kami lakukan hari ini," ucap Suharyanto.