Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan pemerintah Indonesia saat ini juga sedang melakukan transisi secara bertahap. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan berbagai program.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Transformasi ekonomi yang menjadi agenda utama Presiden Joko Widodo akan terus dilaksanakan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan transformasi ekonomi ditempuh untuk menghindari middle income trap dalam 20 tahun ke depan.

"Melalui 2 skenario yakni Transformatif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun untuk lepas dari middle income trap pada tahun 2041 dan Optimis dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun untuk lepas dari middle income trap pada tahun 2038," kata Airlangga dikutip dalam laman resmi Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Airlangga menambahkan selain kebijakan transformasi ekonomi, reformasi struktural juga akan terus dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga iklim investasi melalui kemudahan prosedur berusaha, salah satunya melalui implementasi penuh Undang-Undang Cipta Kerja.

“Untuk mendukung reformasi struktural, Pemerintah Indonesia telah melakukan proses untuk menjadi anggota OECD. Dengan mengadopsi standar OECD, diharapkan mampu mendukung pencapaian target PDB per kapita sebesar USD 30.300 pada tahun 2045,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Airlangga, Pemerintah Indonesia juga terus menggabungkan mesin pertumbuhan konvensional seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan kerja sama internasional dengan mendorong mesin pertumbuhan baru yang diperkuat oleh industrialisasi secara masif, digitalisasi, dan transisi energi.

"Kombinasi ini akan didukung dengan penguatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi," tuturnya.

Dikatakannya, kerja sama internasional juga merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia, termasuk aksesi OECD. Pemerintah Indonesia juga berharap dapat menjadi anggota penuh OECD dalam waktu 3 tahun.

"Reformasi kebijakan dengan mengacu pada standar OECD tidak hanya akan meningkatkan prediktabilitas dan transparansi kebijakan, namun Indonesia juga akan membantu menentukan standar perekonomian global sehingga menjadi tolok ukur investasi yang berkelanjutan dan berkualitas," ucapnya.

Selain itu, Airlangga, menuturkan sejumlah keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk memperluas pasar dan mendorong peningkatan investasi.

"Kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Indonesia telah memainkan peran penting terkait critical minerals untuk baterai kendaraan listrik bagi industri otomotif serta energi terbarukan," tambahnya.

Menurutnya, nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang dimiliki Indonesia menjadi bagian dari industri terbarukan, industri luar angkasa, dan bahkan industri pertahanan. Terkait transisi energi, Indonesia sebagai salah satu inisiator Asia Zero Emission Community (AZEC) menekankan pentingnya pendanaan inklusif untuk kerja sama dekarbonisasi dan transfer teknologi rendah karbon.

"Saat ini setidaknya terdapat 12 proyek kerja sama nyata dalam kerangka AZEC dan 3 proyek diantaranya sudah dalam tahap implementasi,” pungkasnya.