Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengendalian Program Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono pada Rabu (8/10).

Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi, pengawasan, dan efektivitas pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sekaligus membahas langkah antisipatif terhadap berbagai kendala yang muncul di lapangan.

Agenda juga mencakup evaluasi perkembangan tiap gugus tugas, termasuk pembaruan terkait sistem digitalisasi data sekolah.

Pastikan Program Tepat Sasaran dan Transparan

Dalam arahannya, Agus Jabo menegaskan bahwa tim pengendalian memiliki peran strategis dalam menjamin program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program, terutama terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, serta aspek keuangan," kata Agus Jabo. 

"Dengan pengawasan yang terstruktur, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diharapkan berjalan lebih efektif tanpa kendala," jelasnya. 

Selain memperkuat pengawasan lapangan, Agus Jabo juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan tata kelola program. Ia meminta laporan terbaru mengenai pengembangan sistem informasi Sekolah Rakyat yang kini mulai diterapkan di berbagai daerah.

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto melaporkan bahwa aplikasi pendukung Sekolah Rakyat telah dikembangkan untuk menghimpun dan mengelola data kegiatan belajar, profil peserta didik, hingga kebutuhan pembelajaran di lapangan.

"Saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap data yang telah terkumpul. Dari hasil awal, ditemukan sejumlah temuan penting, seperti adanya peserta didik penyandang disabilitas dan siswa yang memerlukan pengaturan khusus dalam proses pembelajaran," jelas Joko. 

Berdasarkan data sebaran siswa, terdapat 14.473 peserta didik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 14.238 siswa non-disabilitas, 194 siswa disabilitas ringan, 17 disabilitas sedang, dan 24 disabilitas berat. Selain itu, 510 siswa berasal dari keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh menyampaikan apresiasi atas langkah Kemensos yang mengembangkan sistem digitalisasi dan monitoring.

"Saya kagum dengan adanya aplikasi monitoring pengendalian ini. Kepada para pengelola, manfaatkan dengan baik. Bagi para Satgas, penting untuk mengenali karakteristik Sekolah Rakyat dan masyarakatnya agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," Prof. Nuh. 

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tata kelola dan kondisi sosial oleh setiap anggota Satuan Tugas (Satgas).

"Satgas harus memahami tata kelola dan situasi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dengan begitu, ketika ada siswa atau orang tua yang mengalami kesulitan, mereka dapat memberikan solusi yang bijak dan sesuai konteks," tegasnya. 

Komitmen untuk Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan

Rakor ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi lintas tim sekaligus menegaskan komitmen Kemensos dalam mewujudkan Program Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis empati, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Hingga kini, Sekolah Rakyat telah berdiri di 165 titik di seluruh Indonesia. Sesuai target Presiden Prabowo Subianto, setiap kabupaten/kota ke depan akan memiliki satu Sekolah Rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa.