Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025, yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Rakornas yang mengusung tema "Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" ini dihadiri oleh para kepala daerah, inspektur daerah, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance dan kemandirian fiskal daerah sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"Jakarta sedang bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus menjadi kota global. Untuk itu, tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan," jelas Pramono, dilansir dari keterangan resminya. 

Ia menegaskan, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi kepala daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah. 

"Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah," tambahnya. 

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakornas, Pramono menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta. 

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Penuntasan Tuberkulosis, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Lumbung Pangan Nasional, serta Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi.

"Oleh karena itu, sebagai kepala daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik yang dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas," tegasnya. 

Lebih lanjut, Pramono menyoroti pentingnya penguatan kapasitas dan independensi APIP daerah agar mampu bekerja sesuai prinsip audit internasional. 

Ia juga mendorong agar APIP memiliki jalur pelaporan langsung kepada kepala daerah dan berperan aktif memberikan masukan berbasis data dalam pengambilan keputusan.

Pramono berharap Rakornas ini menjadi ruang produktif bagi seluruh kepala daerah dan APIP di Indonesia untuk memperkuat sinergi dan merumuskan strategi peningkatan kapabilitas pemerintahan.

"Semoga melalui forum ini, komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, profesional, dan berorientasi hasil semakin kokoh, serta menjadikan APIP sebagai mitra strategis yang memperkuat fondasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia," kata Pramono. 

Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan Penghargaan Anggaraksa Dharma oleh Menteri Dalam Negeri kepada lima Inspektur Provinsi (termasuk DKI Jakarta), sepuluh Inspektur Kabupaten, dan sepuluh Inspektur Kota dengan kinerja terbaik.

Selain itu, Rakornas juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP, disertai peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES).

Rangkaian acara akan ditutup pada Jumat, 10 Oktober 2025, dengan Rapat Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) yang membahas laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021–2025 serta pemilihan Ketua Umum FIDSI 2025–2029. Dalam forum tersebut, Inspektur Provinsi DKI Jakarta resmi terpilih sebagai Ketua Umum FIDSI.

Kehadiran FIDSI diharapkan mampu memperkuat koordinasi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan profesionalisme seluruh APIP di Indonesia dalam mewujudkan pengawasan pemerintahan yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan zaman.