Jakarta, tvrijakartanews - Co-Captain Tim Pemenangan Nasional (TPN) Capres-Cawapres nomor 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said menyatakan, pihaknya tak akan mobilitasi menteri atau pejabat pemerintahan pendukung AMIN dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Sudirman dalam merespons Presiden Joko Widodo yang memberikan lampu hijau atas pernyataannya mengenai presiden maupun menteri boleh memihak bahkan ikut berkampanye pada kontestasi pilpres.

"Sejauh ini kita tidak memobilisasi pejabat-pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah, kita jelas tidak melakukan itu," ujar Sudiman kepada wartawan di Rumah Pemenangan AMIN di Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jalarta Selatan, Rabu (24/1/2023).

Menurut Sudirman, pihaknya memang ingin benar-benar menjaga penyelenggaraan pilpres 2024 berjalan dengan sebaik-baiknya.

"Kita jaga dengan hati-hati karena itu tadi menyadari bahwa pimpinan tertinggi negara itu ukuran utamanya bukan lagi soal legal tidak legal, soal legalitas," ucap dia.

Di samping itu, Timnas AMIN juga tak ingin membebankan menteri-menteri pendukungnya untuk turun berkampanye. Mengingat, tugas menteri saja sudah begitu padat.

Adapun menteri yang terafiliasi dengan partai politik pengusung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya politikus Partai Nasdem, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar politikus PKB.

"Saya kira mereka harus kita hargai. Kita harus empati bahwa tugas-tugas kementerian saja sudah padat. Jadi kalau mesti dibebani dengan tugas kampanye saya kira terlalu berat," ucap Sudirman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut seorang presiden bisa memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurut Jokowi, hal itu bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara.

Hal ini Jokowi sampaikan di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Meski menyatakan bisa memihak dan berkampanye, sampai sekarang Jokowi tak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Namun, Jokowi beberapa kali menampilkan kecondongannya mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu terlihat saat Jokowi mengajak Prabowo Subianto, yang merupakan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, makan malam bersama di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat.

Kebersamaan itu pihak Jokowi tunjukan sehari sebelum debat pilpres kedua berlangsung.

Besoknya, Jokowi mengajak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Ketua Umum Partai Golkar bertemu secara terpisah. Jokowi kembali memperlihatkan kebersamaan dengan kedua pimpinan partai pendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Bahkan, Airlangga dan Zulhas mengaku membahas politik dan Pemilu 2024 bersama Jokowi. Namun, mereka tak mau membeberkan secara rinci isi pertemuan itu.

Meski sudah menunjukkan kecondongannya, Jokowi membantah dirinya tidak netral dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, pertemuan dengan kubu Prabowo itu digelar saat dirinya sedang tidak bertugas sebagai presiden.