Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.098,6 triliun atau mencakup 85,1 persen, dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 hingga 30 November 2024.

"Belanja pemerintah pusat terdiri dari dua komponen belanja, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-kementerian/lembaga (Non-K/L) yang masing-masing tercatat sebesar Rp1.049,7 triliun dan Rp1.048,9 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Suahasil menambahkan belanja negara, semuanya telah dibelanjakan Rp2.894,5 triliun. Di antara Rp2.894,5 triliun tersebut, belanja pemerintah pusatnya adalah Rp2.098,6 triliun, 85 persen dari pagu.

"Kalau kita lihat, bandingkan dengan tahun 2023, belanja Rp2.098,6 triliun ini tumbuh 18,3 persen dibandingkan 2023," ujarnya.

Selain itu, Suahasil menuturukan belanja K/L mencakup beberapa komponen lain, yakni belanja pegawai sebesar Rp265,3 triliun yang naik 12,9 persen. Pertumbuhan belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji, hingga tunjangan kinerja (tukin) reguler yang naik 10,6 persen, serta THR dan gaji 13 yang juga naik 33,6 persen.

“Sebagaimana cerita belanja pegawai selama bulan-bulan lalu, ini adalah karena belanja pegawai kita naik karena ada pembayaran THR, gaji ke-13 ASN TNI-Polri, serta kenaikan gaji ASN TNI-Polri di awal tahun 2024 ini. Maka dari itu kalau kita bandingkan seluruh tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi peningkatan di angka 12,9 persen,” ujar Suahasil.

Menurutnya, belanja barang tercatat sudah mencapai Rp399,3 triliun atau 98,5 persen dari pagu. Realisasi ini meningkat untuk pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan Pemilu 2024.

"Komponen selanjutnya, yaitu belanja modal yang mencapai Rp245,2 triliun dengan pertumbuhan 29,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ungkapnya.

Untuk belanja bantuan sosial (bansos), pemerintah telah menyalurkan Rp139,9 triliun, sedikit mengalami perlambatan -1,4 persen.

Suahasil menjelaskan, anggaran ini digunakan oleh berbagai kementerian untuk program-program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, yang masing-masing mendukung 10 juta dan 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Program pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) juga mendapat alokasi Rp14,9 triliun dengan memberikan dukungan kepada 21,1 juta siswa, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp13,96 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa.

Lebih lanjut, Wamenkeu itu menjelaskan dari segi belanja non-K/L yang mencakup subsidi energi dan non-energi, serta pembayaran kompensasi yang telah mencapai Rp420,5 triliun atau naik 31,9 persen.

​​​​​​Belanja Subsidi energi mencapai Rp152,2 triliun yang bertujuan menjaga harga listrik dan BBM, agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

Selain subsidi energi, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga bersubsidi yang mencapai Rp269,5 triliun, naik 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan telah didistribusikan kepada 4,7 juta debitur.

Kemudian untuk pupuk juga telah direalisasikan 6,6 juta ton pupuk bersubsidi dan ini merupakan 15,8 persen lebih tinggi jumlah pupuk yang disalurkan dibandingkan tahun lalu.

Dengan belanja pemerintah yang terus meningkat hingga akhir tahun, Suahasil berharap alokasi anggaran tersebut akan menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.