Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per Juni 2025 mencapai Rp131,84 triliun, mendekati 45 persen dari total penyaluran sebesar Rp300 triliun.

"Capaian ini menunjukkan progres yang signifikan, dengan 60 persen penyaluran dialokasikan untuk sektor produksi. Sedangkan program KUR berhasil menjangkau 1.007.101 debitur baru, dan angka graduasi mencapai target Rp1,1 triliun," kata Airlangga dalam keterangannya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Airlangga menambahkan pemerintah juga berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung sektor-sektor strategis melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, Airlangga menjelaskan pemerintah juga mengucurkan skema KUR untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya untuk tebu rakyat. Penyaluran KUR ini didukung oleh offtake dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN.

"Dengan demikian, revitalisasi penanaman replanting tebu diharapkan bisa meningkatkan yield (hasil panen)," ungkapnya.

Dikatakan Airlangga, program ini diharapkan dapat mengatasi persoalan usia tanaman tebu yang melebihi batas ideal, sehingga mampu mendongkrak produksi.

Selain itu, skema KUR juga diperluas untuk mendukung ekosistem perumahan. Plafon pinjaman dinaikkan hingga Rp5 miliar, khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kontraktor.

"Untuk kriteria UMKM yang dapat mengakses fasilitas ini adalah mereka yang memiliki modal hingga Rp5 miliar dan turnover atau penjualan hingga Rp50 miliar," jelasnya.

Dengan plafon sebesar ini, kontraktor UMKM diharapkan mampu membangun sekitar 38-40 unit rumah tipe 36, dengan tenor pinjaman antara 4 hingga 5 tahun.

Tidak hanya fokus pada sisi penawaran, pemerintah juga memperhatikan sisi permintaan dengan menyediakan KUR untuk perorangan.

"Untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah," imbuhnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan plafon sekitar Rp13 triliun untuk kebutuhan renovasi rumah, dan tambahan plafon sebesar Rp117 triliun untuk kebutuhan perumahan secara keseluruhan.

Untuk lebih meringankan beban UMKM di sektor konstruksi, pemerintah memberikan subsidi bunga tetap sebesar 5 persen.

Ini berarti jika bank memberikan bunga 11 persen, kontraktor UMKM hanya perlu membayar 6 persen. Apabila bunga bank 12 persen, mereka membayar 7 persen.

Kebijakan ini akan disesuaikan dengan bunga yang ditawarkan oleh masing-masing bank, baik Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) maupun bank swasta.