Jakarta, tvrijakartanews - Perwakilan Tim Koordinasi Strategis Jakarta Global Cities Eko Fajar Setiawan mengatakan hasil riset mencakup basis pertumbuhan ekonomi Jakarta, sektor strategis dan unggulan, daftar indikasi proyek Jakarta 2024-2045, Konsep dan Strategi arahan Tata Ruang, dan Implementasi Transit Oriented Development (TOD) Jakarta serta kelembagaan dewan kawasan aglomerasi.

“Selepas tidak menjadi ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta memiliki tantangan untuk tumbuh menjadi kota bisnis global. Kapasitas fiskal dari dana bagi hasil pajak dan transfer ke daerah, yang selama ini menjadi privilege, mungkin akan berkurang sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta kreatif mencari sumber pendanaan lain,” kata Eko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Eko menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus pandai mengelola Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset dan sumber pendapatan.

“Pengelolaan BMN strategis membutuhkan sekurang-kurangnya Rp150 triliun dan sekitar Rp663 triliun untuk membangun Kota Jakarta sebagai kota bisnis global sampai dengan tahun 2045,” jelas Eko.l,” ucapnya.

Menurutnya, transportasi di Jakarta sudah beragam, dari MRT- LRT- KRL- Trans Jakarta dan Kereta Cepat. Selanjutnya, adalah bagaimana kawasan sekitarnya itu produktif dan fit dengan lingkungan. Konsep yang diusulkan adalah konsep Transit Oriented Development (TOD) dengan konsep bangunan mixed use, dan akses untuk pejalan kaki.

“Solusi yang ditawarkan adalah merancang regulasi instrumen Land Value Capture (LVC) sebagai instrumen alternatif pendapatan pajak, membentuk kelembagaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang mengelola kewenangan khusus mengelola TOD Kawasan Jakarta, dan mendorong APBD Earmarking untuk Proyek TOD. Ke depan, pemerintah-pemerintah kota di Indonesia juga pasti akan berangkat dari Jakarta, sehingga solusi-solusi ini akan jadi template bagi agenda baru perkotaan ke depan,” tambah Eko.

Lebih lanjut, Eko menuturkan saat ini Jakarta masih memiliki persoalan informalitas seperti kampung kota, pekerja gig workers, buruh lepas dan umkm. Menurutnya, fondasi 5 (lima) tahun ke depan menurutnya adalah mengelola titik-titik informal Jakarta terlebih dahulu, dan meningkatkan kualitas SDM di Utara Jakara.

“Terkait dengan Dewan Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta, Eko menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang positif mengingat pengelolaan kawasan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas kepentingan. di sisi lain pelembagaan di bawah kewenangan wakil presiden akan membuat kreativitas pengelolaan kawasan terlalu sentralistik,” ungkapnya.

Ketua Badan Keahlian Setjen DPR RI, Inosentius Samsul mengapresiasi paparan yang telah disampaikan oleh Eko sebagai perwakilan peneliti individu dari Institut Teknologi Bandung sekaligu mengajak para peneliti dari berbagai kampus untuk mengawal RUU Inisiatif Daerah Khusus Jakarta (UU 29/ 2007).

“Setelah IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur, Jakarta ini mau ke arah mana sih? Jakarta ini mau jadi kota bisnis global kan katanya? PR nya itu ada pada Roadmap ke depan. Jadi secara paralel, IKN tetap berjalan dan Jakarta kota global pun tetap jalan. Besar harapan saya akan masukan penting seperti yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Strategis Jakarta Global Cities untuk menyempurnakan lampiran naskah akademik dari UU 29/ 2007 tentang daerah khusus Jakarta,” jelas Samsul.

Sebagai informasi, Tim koordinasi langsung diterima oleh Inosentius Samsul, selaku Ketua Badan Keahlian Sekretaris Jendral DPR RI. Kajian Jakarta Global Cities merupakan inisiasi dari BAPPENAS, BAPPEDA DKI Jakarta, Ikatan Ahli Perencana, Pusat Penelitian dari beberapa kampus (UI dan ITB), AKSITARU, serta beberapa stakeholder lainnya.