Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar konferensi pers di Kantor Kemenkeu. (Tvrijakartanews/ John Abimanyu)
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan cukai rokok tahun depan. Hal ini setelah melakukan rapat dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).
"Jadi tahun 2026, saya pastikan tarif cukai nggak kita naikkin," kata Purbaya ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Purbaya menuturkan dalam pertemuan dengan GAPPI dilakukan secara online tadi pagi. Selain itu, dirinya harus mengubah cukai (cukai hasil tembakau/CHT). Produsen rokok pun, meminta tidak diubah besarannya. Padahal, dia mengaku ingin menurunkan tarifnya.
"Ya udah nggak saya ubah. Tadinya saya mau nurunin. Jadi kesalahan mereka saja itu, tahu gitu minta turun," tuturnya.
Menurut Purbaya, fokus Utama yang akan dilakukan yakni membersihkan pasar rokok ilegal, termasuk barang ilegal dari luar negeri dan dalam negeri. Karena produk-produk ni tentu tidak membayar pajak.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pihaknya akan membuat satu sistem khusus bagi industri hasil tembakau (IHT). Dia berencana melakukan sentralisasi industri rokok. Hal ini guna menangkal rokok ilegal.
"Ada mesin, gudang, pabrik dan bea cukai di sana jadi konsepnya sentralisasi. One stop service ini sudah jalan di Kudus dan Pare Pare. Kita akan kembangkan lagi supaya rokok ilegal masuk ke kawasan khusus mereka bisa bayar pajak sesuai kewajibannya," ujarnya.
Dengan strategi ini, Purbaya yakin rokok ilegal bisa masuk ke dalam sistem. Pada akhirnya, Kementerian Keuangan tidak hanya membela industri besar tetapi juga industri kecil.
"Jadi mereka bisa masuk ke sistem kita nggak hanya bela perusahaan-perusahaan besar tapi kecil bisa masuk ke sistem dan tentunya bayar cukai. Kan kita atur mereka bisa kerja sama perusahaan-perusahaan besar," paparnya.
Langkah ini dinilai strategis oleh Purbaya karena tidak akan membunuh industri kecil. Jadi dirinya ingin menciptakan lapangan kerja dengan membuat satu sistem khusus IHT.
"Kalau kita bunuh semua matilah mereka jadi tujuan kita untuk ciptakan lapangan kerja tidak terpenuhi juga. Jadi kita harus buat satu sistem khusus IHT," pungkasnya.
