Jakarta, tvrijakartanews – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukkan sinergi nyata dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Gerakan Tanam Jagung Serentak yang dipusatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa swasembada tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, namun butuh kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan lintas lembaga negara.

"Kami di Kementerian Pertanian memiliki perangkat, tetapi butuh tambahan mata, telinga, tangan, dan kaki untuk menyerap aspirasi serta memastikan program berjalan. Karena itu, swasembada tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dilakukan bersama-sama, dengan dukungan legislatif, yudikatif, TNI, Polri, hingga masyarakat," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Sudaryono menambahkan Gerakan Tanam Jagung Serentak sendiri merupakan inisiatif DPD RI yang mendapat dukungan penuh dari Kementan. Program ini tidak hanya digelar di Bengkulu.

"Tetapi juga di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional," tutur Sudaryono.

Menurutnya, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sektor pertanian dan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Indonesia bahkan ditargetkan mampu mencapai swasembada beras pada 2025 melalui peningkatan produksi, perbaikan irigasi, dukungan pupuk, serta hilirisasi komoditas strategis.

"Negara bisa bertahan tanpa mobil atau telepon, tetapi tidak bisa bertahan tanpa pangan. Karena itu, pangan adalah kedaulatan bangsa, dan swasembada adalah harga diri Indonesia," ujar Sudaryono.

Selain itu, sektor pertanian merupakan leading sektor dalam tugas negara mensejahterakan rakyat.

"Pertanian tugasnya menyediakan hal-hal yang tidak bisa disiapkan lembaga lain, mulai dari benih unggul, irigasi, pupuk bermutu, hingga instrumen harga (HPP) agar harga panen tidak jatuh. Untuk itu, kolaborasi dengan legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan masyarakat sangat penting," jelas Sudaryono.

Lebih lanjut, Sudaryono memaparkan langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk pupuk dan Rp12 triliun untuk revitalisasi 80 ribu titik jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Selain itu, status penyuluh pertanian ditarik ke tingkat pusat, diperkuat dengan tunjangan yang lebih besar serta jalur karier yang lebih jelas.

"Semua ini menunjukkan keseriusan Presiden. Karena itu saya minta kepala daerah, dinas, dan penyuluh jangan santai-santai. Anggaran Kementan saat ini tertinggi sepanjang sejarah, Rp40 triliun, bahkan ditambah Rp10 triliun oleh Presiden. Target kita jelas swasembada beras 2025," ungkap Sudaryono.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Presiden dan menteri terkait.

“Kalau rakyat kenyang dan pangan aman, negara ini berdaulat dan gagah, serta tidak mudah goyah oleh situasi global. Karena itu, kami merasa perlu ikut membantu. Seyogianya posisi parlemen atau DPD RI lebih banyak berada pada ranah legislasi dan pengawasan. Namun, karena program ini sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani, maka kami pun ikut terlibat langsung,” katanya.

Ia menambahkan, sektor pertanian memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kontribusi pertanian terhadap PDB harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui program hilirisasi yang baru saja dicanangkan. Namun, hilirisasi hanya akan berjalan jika hulunya juga siap,” ujarnya.

Menurut Sultan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden merupakan tantangan besar, tetapi bukan hal mustahil jika dikerjakan bersama.

“Pertanian adalah penyumbang PDB terbesar, dan sektor ini harus mampu memberikan kontribusi lebih besar lagi melalui hilirisasi,” tegasnya.

Ia juga menyebut, DPD bahkan telah menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk pertama kalinya sejak Indonesia berdiri, karena dampaknya sangat besar terhadap sektor pangan. “Regulasi ini tidak boleh parsial, tetapi harus menyeluruh,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wamentan Sudaryono menyampaikan optimisme bahwa Bengkulu memiliki potensi besar untuk menjadi daerah maju di bidang pertanian.

“Bengkulu tidak ada alasan untuk tidak maju pertaniannya. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kita bisa wujudkan kedaulatan pangan dari Bumi Merah Putih ini,” pungkasnya.