Jakarta, tvrijakartanews - Director of Public Affairs Praxis PR, Sofyan Herbowo mengatakan pihaknya melakukan penelitian terkait persepsi publik terhadap narasi kebijakan hilirisasi minerba. Hasil survei menyebutkan sebanyak 26.142 percakapan dengan dominasi percakapan bersentimen negatif.

"Hilirisasi adalah salah satu tema yang populer di publik, merujuk pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil alam melalui berbagai langkah turunan,” kata Sofyan ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Sofyan menjelaskan dari hasil survei ditemukan adanya kesenjangan narasi yang mengakibatkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terhadap program hilirisasi minerba.

"Dalam sosialisasinya, pemerintah masih mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah ekonomi sebagai manfaat dari program hilirisasi," ujarnya.

Dikatakan Sofyan, sedangkan narasi yang muncul dari masyarakat sipil terkait hilirisasi adalah persoalan-persoalan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan-sosial, dan eksistensi masyarakat adat.

“Kami memahami bahwa hilirisasi memiliki manfaat secara jangka panjang. Sedangkan yang dinarasikan oleh masyarakat sipil saat ini adalah dampak negatif yang sedang dirasakan sekarang. Artinya, memang ada kesenjangan yang cukup besar antara narasi pemerintah dan masyarakat sipil yang menyuarakan keluhan dari masyarakat terdampak," tuturnya.

Menurutnya, dari hasil survei ini, pihaknya memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, industry maupun kelompok masyarakat sipil. Dalam hal ini, perlu disusun dan dibangun narasi tentang hilirisasi minerba yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tapi harus memperhatikan biaya eksternalitas serta dampak hilirisasi seperti dampak lingkungan, sosial, dan lain-lain.

Sofyan juga menyarankan agar dibuka ruang dialog dengan para aktor dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis dengan kebijakan hilirisasi minerba.

"Kami juga merekomendasikan untuk mendorong para pelaku usaha pertambangan atau industri ekstraktif melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat praktik bisnisnya," pungkasnya.

Adapun salah satu kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian PraxiSurvey IV bertajuk “Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus kata kunci (keyword) hilirisasi yang berasal dari percakapan warganet pada platform Twitter (X), Facebook (Fanpage), Youtube, Instagram, dan TikTok selama rentang waktu 1 Januari – 30 Juni 2024.