Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rancangan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun pada 2025, yang di dalam rancangan itu termuat postur anggaran untuk pelindungan sosial (perlinsos).

Nantinya, anggaran perlinsos yang kerap dikenal sebagai "bansos" itu bakal bertambah sebesar Rp 8 triliun atau menjadi menjadi Rp 504,7 triliun untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, anggaran bansos pada 2024 sebesar Rp 497 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," ucap Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Kemudian, sektor pendidikan beserta turunannnya bakal dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp 722,6 triliun.

"Untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata Jokowi.

Lalu, anggaran kesehatan yang direncanakan bakal dialokasikan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Menurut Jokowi, anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Sementara itu, menurut Jokowi, postur anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Nantinya, akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," jelas Jokowi.

Sementara itu, lanjut Jokowi, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, dan mengurangi kesenjangan antardaerah serta memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," imbuh dia.