Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan nilai subsidi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun. Jumlah tersebut dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun.

"Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menambahkan saat ini pemerintah menyediakan subsidi tersebut dengan tujuan untuk disalurkan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

"Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus," tuturnya.

Dikatakan Bahlil, pihaknya juga menemukan potensi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran tersebut dari berbagai laporan PLN, Pertamina dan BPH Migas.

"Nah, kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu kami melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat kerja menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada tanggal 27 Agustus 2024 ditetapkan volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

Dari jumlah itu, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.