Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya tidak mau berkomentar banyak soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan triliunan rupiah selama masa kampanye Pemilu 2024. Menurut Ronny, pihaknya bakal menunggu hasil penyelidikan dari aparat kemanan.

"Sifat laporan dan analisis PPATK itu kan rahasia. Karena itu, hasil analisis PPATK biasanya disampaikan kepada aparat pemerintahan seperti APIP, penegak hukum di KPK, Kejaksaan, Polri dan lain-lain. Dari sana lah nanti ditentukan soal tindak pidananya seperti apa," ujar Ronny sata dikonfirmasi, Jumat, 15 Desember 2023.

Lebih lanjut, Ronny mengatakan TPN saat ini telah menciptakan strategi baru dalam mengumpulkan dana kampanye dengan melibatkan masyarakat luas. TPN, kata Ronny, telah membuat sebuah platform bernama gotongroyongrakyat.id yang bertujuan menggalang dana secara massal.

Lewat penggalangan dana massal ini, Ronny berharap masyarakat yang menginginkan Ganjar dan Mahfud terpilih di Pilpres 2024 tergerak hatinya untuk bergotong-royong mendonasikan dana untuk pemenangan.

"Dan, ini sifatnya sukarela, bisa berapa saja. Seperti yang diungkap Pak Arsjad, platform ini dibuat karena terinspirasi dari slogan Mas Ganjar "Tuanku ya Rakyat, Jabatan Hanya Mandat", kata Ronny.

Selain untuk menggalang dana kampanye, Ronny mengatakan lewat gerakan ini pihaknya harapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik agar terlibat aktif dalam pemilu. Sehingga, kata dia, bisa menekan angka golput khususnya untuk kalangan anak muda mulai dari milenial hingga Gen Z.

"Jadi, kami di TPN tetap mendukung upaya dan kewenangan PPATK untuk mendorong proses atau pelaksanaan pemilu yang luber, bersih, jujur dan adil sehingga bisa mencegah upaya-upaya kecurangan khususnya lewat dana-dana ilegal yang bisa saja bertujuan memenangkan pasangan tertentu," kata Ronny.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan temuan soal transaksi keuangan mencurigakan jelang Pemilu 2024 yang meningkat secara masif. Menurut Ivan, jumlah laporan tersebut naik lebih dari 100 persen pada semester II-2023.

PPATK mencurigai transaksi tersebut memuat potensi penyaluran dana dari sumber-sumber ilegal untuk membantu kampanye capres-cawapres hingga anggota legislatif.

"Kita lihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," ujar Ivan.

PPATK, kata Ivan, sudah bersurat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU. Ia menyebut transaksi mencurigakan yang berjumlah triliunan rupiah tersebut dari ribuan nama.

"Kita kan sudah kirim surat ke Bawaslu, KPU, sudah kita sampaikan berapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar. Kita masih menunggu, ini kita bicara triliunan, angka yang luar biasa besar, ribuan nama. Kita bicara semua parpol (partai politik)," kata Ivan.

Ivan menerangkan transaksi pada rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik justru cenderung datar. Menurut dia, transaksi justru bergerak dari rekening pihak lain dan tidak ada kesesuaian terkait pembiayaan kampanye pemilu.

"Sepanjang pengalaman kita terkait pemilu, ini kan RKDK harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik. Itu cenderung flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak justru di pihak-pihak lain. Ini kan artinya ada ketidaksesuaian," kata Ivan. (M Julnis Firmansyah)