Bogor, tvrijakartanews - Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mengungkapkan pemikirannya bahwa semua hasil riset pangan dan pertanian dari IPB University seharusnya dapat diambil alih oleh pemerintah pusat.

Pernyataan itu diungkapkan Ganjar usai menghadiri acara dialog Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center (IICC) Botani Bogor, pada Selasa 19 Desember 2023.

Menurut Ganjar, sekitar 35 persen hasil riset dari kampus seperti IPB dapat diaplikasikan oleh IPB sendiri.

Ia membayangkan, potensi itu jika pemerintah pusat mengambil alih hasil riset tersebut sebagai kebijakan nasional, khususnya dalam sektor pertanian pangan.

"Hasil penelitian dari kampus seperti yang dicontohkan IPB itu ada 35 persen kurang lebih hasil risetnya dihiliriasasi oleh IPB sendiri. Maka, terbayangkan ngga kalau itu diambil alih pemerintah menjadi kebijakan nasional," ujar Ganjar kepada wartawan

Menurutnya, riset yang dominan berfokus pada pertanian, terutama pangan, memungkinkan IPB menciptakan berbagai varietas, termasuk kedelai, bawang putih, dan tanaman sub tropis lainnya.

IPB dinilai mampu menciptakan kedaulatan pangan melalui riset ini. Ganjar menekankan bahwa, jika pemerintah pusat dapat mengambil sebagian hasil riset tersebut, hal itu dapat menghemat banyak sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada negara lain.

Meskipun tidak perlu 100 persen, Ganjar berpendapat bahwa produksi sendiri terutama dalam tanaman sub tropis dapat membawa banyak manfaat.

"Ngga usah lah 100 persen. Tapi kalau tanaman sub tropis itu separuh lebih sedikit aja bisa kita produksi sendiri, kita bisa menghemat banyak hal," pungkasnya.

Selain itu, Ganjar mengekspresikan kegeramannya terhadap hasil survei dan menawarkan kontrak kepada IPB University untuk pengembangan hasil riset tersebut.

Ia berharap dengan pendekatan ini, kedaulatan pangan dapat menjadi lebih optimis.

"Paling geregetan saya adalah dengan data sains yang ada. Itu seharusnya bisa kita ambil. Maka tadi saya tawarkan secara terbuka mau ngga kemudian kita kontrak untuk menjalankan itu dalam kurun waktu dua tahun," jelas Ganjar.

"lmunya sudah ada metode sudah ada orang pemerintah yang menyediakan, lawannya bisa kita carikan. Kemudian hasilnya bisa terukur. Maka kedaulatan pangan saya kira semakin optimis terjadi," tambah Ganjar.

Ganjar juga mempertimbangkan potensi perbaikan di sektor kedaulatan laut, di mana menurutnya banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam jaminan untuk nelayan.

Ia menyatakan bahwa jika pemerintah dapat intervensi di sektor ini, nelayan bisa mendapatkan jaminan yang lebih baik, termasuk asuransi pertanian dan nelayan.

"Kalau pemerintah bisa masuk kesitu, maka mereka akan mendapatkan jaminan yang baik termasuk asuransi pertanian dan nelayan," ungkapnya. (Dimas Yuga Pratama)