Jakarta, tvrijakartanews — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi sipil di Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran, dalam sebuah diskusi publik bertema "Merawat Supremasi Sipil, TNI Makin Profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi", yang digelar di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Menurut Febri, dalam konteks demokrasi Indonesia, harmoni antara supremasi sipil dan profesionalisme TNI menjadi fondasi utama. Ia menilai, Gibran memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil.

“Figur Wapres Gibran penting untuk memperkuat demokrasi sipil. Apalagi, sebelumnya sempat muncul kekhawatiran dari masyarakat sipil terkait revisi UU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi. Namun, perlu dilihat juga bahwa revisi UU itu sebenarnya bertujuan menyesuaikan peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, seperti ancaman siber dan dinamika geopolitik global,” ujar Febri.

(Diskusi publik bertema "Merawat Supremasi Sipil, TNI Makin Profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi" di Jakarta. Foto M Julnis Firmansyah)

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Gibran mampu menjadi penjaga supremasi sipil selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

“Netralitas TNI dalam pemilu dan penguatan kapasitas pertahanan tanpa mengorbankan nilai demokrasi adalah agenda penting yang dapat diperkuat oleh Wapres Gibran,” tambahnya.

Senada dengan Febri, Pakar Kebijakan Publik sekaligus Founder Wellbeing Technology, Asep Kususanto, menilai peran Gibran sangat krusial dalam mengonsolidasikan demokrasi dan menjaga supremasi sipil.

“Proses konsolidasi demokrasi adalah perjalanan panjang. Tidak ada negara yang benar-benar selesai dalam proses ini. Kita tidak ingin kembali ke era non-demokratis. Karena itu, peran Wapres Gibran menjadi sangat penting, termasuk dalam proses revisi UU TNI yang menjadi bagian dari agenda strategis menjaga kedaulatan,” kata Asep.

Ia menekankan pentingnya menjamin kebebasan sipil serta memperkuat budaya demokrasi melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Selain Febri dan Asep, turut hadir dalam diskusi tersebut sejumlah narasumber lain, antara lain Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Syafuan Rozi, Analis Ekonomi Politik Mardiyanto, serta Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.