Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa sebanyak 65 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ini, dengan kapasitas menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin. Jumlah ini meningkat dari rencana awal sebanyak 53 sekolah yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli mendatang.

"Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak," kata Gus Ipul dalam keterangan yang dikutip, Rabu (21/5/2025). 

Hal ini disampaikannya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai sarana, prasarana, dan infrastruktur Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (20/5).

Jika 35 lokasi tambahan tersebut disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka total siswa yang dapat tertampung bisa mencapai hingga 10 ribu anak. Gus Ipul menyatakan bahwa Kemensos dan Kementerian PUPR sedang bekerja keras agar target 100 titik sekolah bisa tercapai pada Juli 2025.

"(Tiap) Sekolah Rakyat ada yang menampung 100 siswa, ada yang masih 50 siswa. Mudah-mudahan kita masih bisa menambah lebih dari 65," kata Gus Ipul. 

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan, perizinan, akses jalan, hingga ketersediaan air dan listrik.

"Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda," kata Tito. 

Hingga kini, total 351 usulan lokasi telah diajukan oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, Tito mengingatkan bahwa semua usulan harus ditelaah terlebih dahulu. "Tapi namanya usulan kita harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria enggak," katanya. 

Karena menurutnya, daerah yang mengusulkan banyak, tapi yang belum memenuhi kriteria lahan dan bangunan juga banyak. "Kita harus bicara lagi supaya mereka mengajukan usulan-usulan baru," kata Tito. 

Ia menegaskan, bahwa lahan tidak boleh bermasalah atau dalam sengketa. Pihaknya juga mengevaluasi kelayakan akses dan bangunan. Skala prioritas akan ditentukan berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut. 

Terkait lahan, lintas kementerian ikut mengecek seperti di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kemensos, dan Kementerian PU.

Pemerintah, lanjut Tito, akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah agar mendukung program ini. Jika perlu, daerah bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penggunaan aset pemda untuk Sekolah Rakyat.

"Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya," katanya. 

Ia mengatakan, draf Perda dan perjanjian kerja sama sudah disiapkan. Jadi, aset tetap milik pemda, tapi dipinjampakaikan kepada Kemensos. 

Optimisme dan Dukungan Lintas Sektor

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro menyatakan keyakinannya bahwa Sekolah Rakyat bisa mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan dukungan penuh dari kementerian, lembaga, dan pemda.

Ia juga mengajak masyarakat turut mendukung program ini agar anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak. 

"Mohon dukungan, seluruh pihak dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan sekolah rakyat ini," kata Juri. 

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyampaikan apresiasi atas dukungan luas terhadap program ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur sekolah nantinya akan berbasis digital, mencakup manajemen, presensi, hingga kurikulum. 

Nuh optimis, semua dapat terwujud berkat kerja bersama lintas sektoral. "Para menteri sudah menyampaikan dukungan dari masing-masing kementeriannya untuk mewujudkan gagasan mulia dari Pak Presiden, yaitu memuliakan kaum yang paling miskin atau dhuafa," katanya. 

Rapat koordinasi turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri ATR Nusron Wahid, serta perwakilan dari PLN, PT Telkom, PT Nindya Karya, BPKP, dan instansi terkait lainnya.