
Pemaparan hasil survei Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat percaya terhadap klarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik dugaan ijazah palsu yang sempat mencuat. Foto M Julnis Firmansyah
Jakarta, tvrijakartanews – Hasil survei nasional yang dirilis Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat percaya terhadap klarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik dugaan ijazah palsu yang sempat mencuat. Dalam survei yang digelar pada 9–15 Mei 2025 tersebut, 51,35 persen responden menyatakan sangat percaya, dan 25,35 persen cukup percaya terhadap penjelasan yang disampaikan langsung oleh Jokowi terkait keabsahan ijazahnya.
CISA juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap klarifikasi yang diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku institusi pendidikan Jokowi. Hasilnya, 47,35 persen responden sangat percaya dan 25,76 persen cukup percaya terhadap keterangan UGM yang menegaskan keaslian ijazah Jokowi.
“Survei ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap klarifikasi resmi masih tinggi. Masyarakat menilai rekam jejak dan kinerja Jokowi lebih penting dibanding polemik administratif,” ujar Peneliti CISA, Herry Mendrofa, saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Selain mengukur tingkat kepercayaan, CISA juga menyurvei respons publik terhadap langkah Jokowi menempuh jalur hukum untuk menjawab tudingan ijazah palsu. Hasilnya, 29,6 persen responden menilai langkah tersebut cukup tepat, 21,1 persen tepat, dan 6,7 persen sangat tepat. Sementara itu, 18,5 persen menganggap kurang tepat dan 15,5 persen tidak tepat.
Peneliti senior BRIN, Syafuan Rozi, yang turut hadir dalam pemaparan survei menyebut bahwa isu ijazah Jokowi lebih bersifat politis. Ia menilai bahwa sebagian pihak memanfaatkan aspek administratif sebagai celah untuk menyerang warisan kebijakan Jokowi.
“Fragmentasi dalam politik demokrasi wajar terjadi. Tapi ada kelompok yang menjadikan isu administratif ini sebagai pintu masuk. Bisa jadi, kelompok itu memang tidak menyukai capaian dan arah kebijakan Jokowi,” kata Syafuan.
Menurutnya, publik yang rasional justru melihat kinerja dan integritas Jokowi sebagai aspek yang lebih relevan. Ia mencontohkan saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta hingga kini menjadi Presiden, publik menilai Jokowi memiliki konsistensi dalam pendekatan kepemimpinan yang kuat.
Survei nasional ini melibatkan 950 responden dari kalangan masyarakat berusia di atas 17 tahun yang aktif mengikuti isu politik dan hukum, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, aktivis LSM, peneliti, dan politisi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara daring menggunakan WhatsApp, Zoom, dan Google Meet.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan margin of error dari survei ini sebesar ±2,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.