Jakarta, tvrijakartanews - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat bersama World Bank tengah mengidentifikasi praktik baik (best practices) dan hambatan lapangan dalam pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Mahyuzar, mengatakan apresiasi atas komitmen Kabupaten Banjar dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting.

"Kabupaten Banjar menunjukkan integrasi program yang baik di tingkat lapangan, dan ini menjadi pembelajaran penting untuk replikasi di daerah lain," kata Mahyuzar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Mahyuzar menambahkan kunjungan ini bertujuan menelaah tata kelola lintas sektor serta mekanisme implementasi program di tingkat daerah, dan menggali masukan sebagai bahan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.

Dikatakannya, selama dua hari pelaksanaan, tim melakukan dialog dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah, termasuk perangkat daerah, tenaga Kesehatan.

"Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta masyarakat penerima manfaat. Kegiatan juga mencakup peninjauan langsung ke lokasi intervensi di beberapa desa di Kabupaten Banjar," ujarnya.

Menurutnya, melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra pembangunan seperti World Bank, diharapkan hasil kunjungan ini dapat menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran dalam penanggulangan stunting secara nasional. *

Kegiatan tersebut digelar melalui kunjungan lapangan Pre-Implementation Support Mission dalam rangka PPS yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, Kalimamtan Selatan, pada 14–15 Mei 2025. Kegiatan kolaborasi ini bertujuan mendukung upaya nasional dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia.