Jakarta, tvrijakartanews - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan pentingnya pendirian rumah sakit Indonesia di Makkah sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji. 

Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Makkah dalam rangka pengawasan pelaksanaan ibadah haji bersama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Edy menyebut, pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi terhadap penyediaan layanan kesehatan di maktab atau hotel tempat jamaah menginap telah menjadi tantangan serius bagi tim medis Indonesia.

"Tenaga kesehatan kita hanya diperbolehkan melakukan pemeriksaan awal, selebihnya harus merujuk ke rumah sakit. Ini menjadi tantangan karena sistem rujukan rumah sakit di Arab Saudi belum sepenuhnya familiar bagi tenaga kesehatan kita," kata Edy dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (4/6/2025). 

Karena keterbatasan tersebut, tenaga medis Indonesia terpaksa melakukan kunjungan dari pintu ke pintu, memeriksa kondisi jamaah langsung di kamar-kamar hotel.

"Ini jelas kurang efisien dan memperberat beban tenaga medis," tambahnya. 

Edy juga menyoroti status Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah yang belum memperoleh izin resmi dari otoritas setempat. Bangunan yang digunakan KKHI masih berupa hotel, yang menurut regulasi Arab Saudi tidak memenuhi standar fasilitas kesehatan.

"Padahal selama ini KKHI sangat membantu dalam merawat jamaah yang sedang dalam masa pemulihan pasca-dirawat di rumah sakit. Karena tidak ada fasilitas tersebut, jamaah yang belum pulih total kini langsung dikembalikan ke hotel, padahal mereka masih membutuhkan pemantauan lanjutan," jelasnya. 

Menyikapi persoalan tersebut, Edy mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis jangka panjang, yaitu membangun rumah sakit resmi milik Indonesia di Makkah.

Menurutnya, pendirian rumah sakit sangatlah strategis, baik dari sisi pelayanan, komunikasi, maupun kenyamanan jamaah. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh tenaga medis Indonesia, yang memahami budaya dan bahasa para jamaah. 

"Kita butuh fasilitas yang dikelola oleh Indonesia sendiri, dengan tenaga kesehatan kita yang sudah mengenal kultur dan bahasa jamaah," jelasnya. 

Ia menambahkan, pembangunan rumah sakit tersebut tentu membutuhkan kerja sama formal dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, mengingat jumlah jamaah Indonesia yang setiap tahun mendominasi kuota haji, langkah ini dinilai sangat layak dan mendesak untuk direalisasikan.

"Ini menyangkut keselamatan warga negara kita di Tanah Suci," kata Edy.