Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah terus mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui program pendidikan berbasis kerakyatan. 

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat siap beroperasi penuh mulai awal Agustus 2025. Saat ini, 63 titik akan dimulai pertengahan Juli dan 37 titik sisanya menyusul di akhir bulan.

"Jadi Insya Allah awal Agustus target 100 Sekolah Rakyat sudah berjalan penuh," kata Gus Ipul dalam keterangan yang diketahui, Rabu (9/7/2025). 

Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, pada Selasa (8/7). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta perwakilan dari 17 kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Gus Ipul, program ini sudah menjaring 9.700 siswa dari keluarga miskin ekstrem yang siap mengikuti pembelajaran di gelombang pertama. Sebelum memulai proses belajar, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Kalau ada yang sakit, sesuai arahan Presiden, harus dibantu sampai sembuh. Setelah itu baru belajar," jelasnya. 

Selain itu, para siswa dan tenaga pendidik akan menjalani masa orientasi yang lebih panjang, mengingat status Sekolah Rakyat masih berada pada tahap perintisan.

Data Jadi Fondasi, Pendidikan Jadi Solusi

Sementara itu, Menko PM, Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya program ini sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Targetnya bukan hanya menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026, tapi juga menurunkan angka kemiskinan umum hingga 4,5 persen pada 2029.

"Salah satu langkah konkret kita memotong rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan, makanya Sekolah Rakyat ini harus kita dorong bersama-sama agar berjalan cepat dan efektif," kata Muhaimin. 

Ia juga menyebut pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen akan dimulai tahun ini. Targetnya, setiap kabupaten/kota ke depan akan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Kebijakan Sekolah Rakyat ini lahir dari gagasan Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. 

Kemudian, Kepala BPS Amalia mengungkapkan, berdasarkan Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) per 25 Juni 2025, terdapat sekitar 422 ribu anak usia sekolah dari desil 1 (kelompok termiskin) yang tidak atau putus sekolah.

"Total anak usia 7-18 tahun di Indonesia yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi sekitar 4,1 juta orang, atau sekitar 7%. Ini jadi basis penting mengapa Sekolah Rakyat sangat tepat sasaran," jelas Amalia. 

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kepala keluarga dalam memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

"Mayoritas kepala keluarga miskin ekstrem hanya tamat SD atau bahkan tidak lulus SD. Jadi intervensi pendidikan seperti ini adalah jalan paling masuk akal memutus siklus kemiskinan," tambahnya. 

Harapan Besar untuk Masa Depan

Gus Ipul pun menyampaikan harapannya agar program Sekolah Rakyat dapat menjadi titik balik dalam memutus kemiskinan antargenerasi.

"Mohon doa dan dukungan semua pihak supaya program ini berjalan lancar, hingga nanti dapat diresmikan langsung oleh Bapak Presiden," kata Gus Ipul. 

Dengan dukungan lintas kementerian dan berbasis data yang kuat, program Sekolah Rakyat digadang-gadang menjadi harapan baru bagi jutaan anak Indonesia yang selama ini terjebak dalam keterbatasan akses pendidikan.