Jakarta, tvrijakartanews - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus untuk melakukan mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan yang berpotensi mendominasi wilayah Indonesia hingga September 2024.

Untuk itu, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi teknis yang bisa dilakukan pemerintah pusat sebagai langkah mitigasi dan antisipasi.

"Penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering, dan membasahi serta menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami karhutla ataupun pada lahan gambut," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (28/5/2024).

Dengan begitu, BMKG berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian dapat memastikan koneksitas jaringan irigasi dari waduk ke kawasan yang terdampak kekeringan benar-benar memadai.

Sementara itu, BMKG juga merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan secara masif upaya untuk memanen air hujan di daerah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau.

Pemanenan air hujan dapat dilakukan melalui tandon-tandon/ tampungan-tampungan air, embung-embung, kolam-kolam retensi, sumur-sumur resapan, dan lain sebagainya.

"Terkait pertanian, maka pola dan waktu tanam untuk iklim kering pada wilayah terdampak dapat menyesuaikan. Karenanya, BMKG akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pertanian dan Gubernur Provinsi terdampak," ucap Dwikorita.

Dwikorita menambahkan, informasi peringatan dini kesiap-siagaan musim kemarau beserta rekomendasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya, BMKG mengingatkan potensi kondisi kekeringan yang bakal mendominasi wilayah Indonesia hingga September 2024.

Sebab, berdasarkan analisis BMKG, ada sejumlah daerah yang mengalami curah hujan bulanan sangat rendah, dengan kategori kurang dari 50 mm per bulan.

"Kondisi kekeringan ini saat musim kemarau akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September," ucap Dwikorita.

Melihat kondisi itu, Dwikorita meminta pemerintah memberikan perhatian khusus untuk melakukan mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan terhadap daerah tersebut.

Adapun, daerah yang terancam kekeringan meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua.

Selain potensi kekeringan, Dwikorita mengatakan, BMKG juga mendeteksi sejumlah daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.

Tentunya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran tersebut.

"Memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki peride pertengahan musim kemarau," ujarnya.