Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, bahwa peran intelijen keamanan Polisi Republik Indonesia (Polri) sangat dibutuhkan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Menurutnya, peran intelijen berguna untuk membantu dalam mengamankan proses jalannya Pilkada 2024 yang diperkirakan akan memiliki konflik sosial yang tinggi.

"Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, hate speech, dan beredarnya berita bohong, adalah tantangan lainnya yang akan dihadapi kita semua menjelang Pilkada nanti," kata Hadi.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen T.A. 2024 dengan tema 'Intelijen Keamanan Polri yang presisi siap mengamankan penyelenggaraan Pilkada dan Agenda Nasional 2024 guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan' di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Untuk diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang secara serentak diselenggarakan di 37 provinsi di Indonesia.

Saat rapat tersebut, Hadi menegaskan, bahwa pihak penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pihak keamanan Polri dan TNI tidak boleh berpihak kepada salah satu calon yang nantinya akan menyebabkan konflik sosial.

Maka dari itu, Hadi menekankan kepada aparat intelijen keamanan untuk terus melaksanakan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat.

"Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,"

"Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan serentak, back up pengamanan oleh TNI/Polri akan berkurang, sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi," jelas Hadi.

Hadi pun berharap, agar intelijen keamanan Polri harus bisa menjadi penjuru terdepan dalam mengamankan Pilkada sebagai fungsi preventif.

"Intelijen harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan Kamtibmas dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada yang aman, lancar, dan damai," tambah Hadi.