Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers setelah membuka Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2024). (Foto: YouTube Sekretariat Presiden).
Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo berpandangan pelaksanaan demokrasi di era pemerintahannya dalam keadaan baik-baik saja.
Menurut dia, pemerintahannya masih menjamin kebebasan berpendapat, bahkan tak ada upaya menghambat setiap orang untuk berserikat maupun berorganisasi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam merespons Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjelang masa pemerintahannya berakhir disebut-sebut menurun.
"Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya, enggak ada yang dihambat," ucap Jokowi di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024) malam.
Di satu sisi, Jokowi mengaku setiap hari masih mendengar maki-makian yang dilontarkan kepadanya. Namun, ia pun tak pernah dipersoalkan hal tersebut.
"Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar, orang membully presiden juga kita dengar. Orang mungkin ada, Pak. Kalau mengkritik hampir tiap detik ada terus," ucap Jokowi.
Adapun, Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebelumnya merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023.
Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto mengatakan, angka IDI Nasional Tahun 2023 mencapai 79,51 atau turun 0,90 dibandingkan capaian IDI 2022.
"Dari sisi perencanaan pembangunan, capaian IDI 2023 masih melampaui target RKP 2023 sebesar 79,25. Meski demikian, jika dibandingkan dengan capaian IDI 2022, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,90 poin (dari 80,41)," kata Heri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Adapun angka capaian IDI Pusat sebesar 83,14 atau turun 1,15 poin, sedangkan angka capaian IDI Provinsi sebesar 77,21 atau turun 0,74 poin. Artinya, performa demokrasi Indonesia berubah dari kategori “Tinggi” (skor >80) menjadi “Sedang” (skor 60-80).
Menurut Heri, penurunan IDI Pusat utamanya disebabkan meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat, hambatan kebebasan berkeyakinan, serta kemerdekaan pers. Sedangkan pada IDI Provinsi, penurunan disebabkan oleh lebih banyak indikator.
"Walaupun tidak terlalu tajam namun terdapat penurunan pada kebebasan berkeyakinan, pemenuhan hak-hak pekerja, kemerdekaan pers, pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan, kualitas pelayanan publik, serta pendidikan politik bagi kader parpol," ucap Heri.
Heri tak menampik bahwa sebagian penurunan ini memang disebabkan oleh adanya pesta demokrasi. Mengingat, separuh tahun 2023 memang sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Fakta ini bisa dilihat dalam kasus-kasus hambatan kebebasan berpendapat yang sebagian terkait Pemilu," kata Heri.
Heri menambahkan, pada indikator-indikator lain seperti pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan serta pendidikan politik bagi kader partai politik yang menurun itu menunjukkan pergeseran prioritas partai politik yang lebih fokus pada konsolidasi pemenangan Pemilu.
"Meski demikian, dapat kami tekankan bahwa dampak Pemilu terhadap penurunan angka IDI hanya bersifat sebagian saja, karena penurunan pada indikator lain tidak terkait langsung dengan Pemilu," imbuh Heri.
