Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat melaporkan segala temuan yang diduga melanggar aturan kampanye kepada Bawaslu. Beberapa temuan tersebut, kata Ma'ruf, misalnya seperti bantuan sosial (bansos) beras Bulog yang ditempeli stiker paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak. Saya kira itu," kata Ma'ruf Kamis, 25 Januari 2024.

Selain soal bansos tersebut, Ma'ruf juga menyebut pose dua jari Presiden Jokowi di Salatiga juga harus menjadi urusan Bawaslu. Termasuk, soal pelibatan anak-anak di bawah umur dalam kampanye.

"Anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut itu. Kalau terjadi apa-apa itu kan berbahaya dan mereka nanti tidak mengerti apa-apa, nanti bisa bikin trauma anak-anak," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Jokowi berpose dua jari usai membagikan bantuan sosial (bansos) di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Senin, 22 Januari 2024. Pose tersebut Jokowi acungkan saat dirinya berada di dalam mobil dan melintas di pemukiman warga.

Dalam video yang beredar di platform media sosial X, masyarakat setempat membalas acungan dua jari Jokowi dengan acungan tiga jari sambil bersorak "Ganjar-Mahfud".

Saat ditanya mengenai alasannya mengacungkan dua jari kepada masyarakat, Jokowi kembali menanggapi santai.

"Enggak tau, ya, menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan," kata Jokowi.

Dikritik PDIP

Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara soal aksi Jokowi berpose dua jari. Menurut Hasto, kejadian tersebut tentunya membuat prihatin sebab ditunjukkan ketika Jokowi sedang menggunakan fasilitas negara.

"Ya kalau saya membaca dari netizen, dari rakyat mereka akan sangat cerdas, itu kan menggunakan fasilitas negara, itu komentar dari rakyat ya jadi kami mencermati suara hati yang muncul dari rakyat Indonesia," ujar Hasto.

Ia menilai fasilitas negara yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru ternodai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan marwahnya. Ia pun menyayangkan sikap Jokowi tersebut.

"Ketika mobil yang seharusnya di pakai untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas," kata dia.