Jakarta, tvrijakartanews - Badan gizi nasional (BGN) menyampaikan serapan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp7,9 triliun. Angka ini melampau proyeksi sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp6 triliun hingga akhir Juli 2025.

"Penyerapannya Alhamdulillah hari ini sudah mencapai Rp7,9 triliun, padahal kami kemarin memperkirakan Juli itu akhir hanya Rp6 triliun," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Dadan menjelaskan penyerapan anggaran yang signifikan diperkirakan akan terus terjadi dalam dua bulan ke depan.

"Kami menargetkan penyerapan pada Agustus 2025 mampu menembus Rp9 triliun," ujarnya.

Dikatakan Dadan, pada September 2025, pelayanan MBG ditargetkan menjangkau 50 juta penerima manfaat dengan penyerapan anggaran sebesar Rp19 triliun.

"Kami menargetkan sudah bisa melayani 72 juta penerima manfaat sehingga penyerapan anggaran mencapai Rp37 triliun," ucapnya.

Dia menuturkan di November dengan 75 juta penerima manfaat dan penyerapan kurang lebih Rp59 triliun.

"Dan, di akhir Desember kita akan menyerap Rp76 triliun. Jadi, anggaran yang Rp71 triliun (dalam APBN) itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp52 triliun. Jadi, kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan Rp24 triliun," tuturnya.

Anggaran MBG dalam APBN 2025 tercatat sebesar Rp71 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp51,5 triliun dialokasikan untuk pengadaan bahan makanan bergizi, sementara sisanya digunakan untuk belanja modal, pegawai, serta pendukung teknis dan manajemen program.

Selain dari sisi penyerapan anggaran, Badan Gizi Nasional juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dadan menyampaikan saat ini sudah terdapat 3.338 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat.

"Dalam dua hari ke depan, kami prediksi jumlah penerima manfaat akan tembus lebih dari 10 juta," tambah Dadan.

Tiga strategi percepatan pembangunan SPPG tengah dilakukan BGN, yaitu melalui kemitraan dengan sektor swasta, pembangunan melalui APBN untuk 1.542 unit SPPG, dan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebanyak 6.000 SPPG bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Seluruh infrastruktur kami targetkan rampung Oktober, sehingga November kami hanya mengisi administrasi dan memberikan pelayanan kepada penerima manfaat," imbuhnya.