Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mengalihkan sebagian gas yang di ekspor untuk memenuhi kebutuhan gas domestik. Hal ini disebabkan kelangkaan atau penurunan pasokan di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan sebagian Sumatera.

"Jadi, sebagian yang dari ekspor kita tidak lakukan, kita masukkan terus gas yang baru muncul juga, kemudian kita suplai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Bahlil menjelaskan penuruenan pasokan gas diakibatkan dari ledakan di sumur minyak atau Gasline CO2 Removal Stasiun Pengumpul Subang, Desa Cidahu, Jawa Barat pada awal Agustus.

Menurutnya, masalah kelangkaan itu pun, kata dia lagi, sudah tuntas setelah pemerintah berhasil mengalokasikan pasokan gas.

"Kita sudah dapat alokasinya, sudah ada. Sudah clear," ujarnya.

Sebagai informasi, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pengetatan pasokan gas dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diutarakan oleh

Febri menyampaikan gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif sebesar 16,77 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.

Lebih lanjut, pada Minggu (17/8) lalu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan stabilisasi pasokan gas untuk mengatasi kelangkaan atau penurunan pasokan di wilayah Jabar dan sebagian Sumatera.

Stabilisasi pasokan gas tersebut bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan PT Pertamina (Persero).