Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah belum ada rencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat (Minyakita) yang ditetapkan Rp15.700/kg. Sebab, pemerintah perlu mengkaji terkait pola distribusi Minyakita.

"Enggak (menaikkan HET), belum. Kita masih ngomongin distribusi," kata Budi ditemui di Sarinah, Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Budi menuturkan saat ini harga rata-rata nasional Minyakita sebesar Rp16.600 per kilogram. Harga tersebut diakuinya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan HET.

"Kenaikan harga Minyakita sehingga menjadi Rp17.000 per kilogram terjadi pada wilayah Indonesia bagian timur, yang distribusinya tidak semudah di Pulau Jawa," tuturnya.

Dia menjelaskan pemerintah masih terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencari penyebab utama dari tingginya harga Minyakita di beberapa daerah.

"Kita cari sebenarnya penyebabnya itu apa. Karena kan sebenarnya HET Minyakita kan Rp15.700. Sekarang rata-rata nasional Rp16.600. Itu kan rata-rata nasional. Artinya ada di daerah tertentu harganya sesuai HET," jelas Budi.

Budi menekankan bahwa pemerintah masih berupaya untuk membenahi Minyakita dari sisi distribusi.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, dalam hal ini Bulog untuk membantu dalam pendistribusian.

"Makanya kita benahi dulu, mungkin distribusinya bagaimana. Nanti kita ingin meningkatkan peran BUMN Pangan, untuk distribusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, perlu dilakukan pembenahan pada sistem logistik guna menjaga stabilitas harga pangan, khususnya minyak goreng rakyat atau Minyakita.

Eliza menjelaskan ongkos logistik yang cenderung mahal di Indonesia, bisa menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan distribusi pangan ataupun kebutuhan lainnya.

Dia mengatakan salah satu penyebab harga Minyakita relatif mahal lantaran faktor distribusi.