Jakarta, tvrijakartanews - Setiap 15 September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional, sebuah momentum yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2007. Peringatan ini menjadi ajakan global untuk terus menjaga prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tahun 2025, Inter-Parliamentary Union (IPU) mengusung tema “Achieving Gender Equality, Action by Action”. Tema ini menyoroti pentingnya peran kesetaraan gender dalam memperkuat fondasi demokrasi. Isu ini terasa semakin relevan, termasuk di Indonesia, di mana partisipasi perempuan dan generasi muda menjadi kunci dalam menciptakan sistem politik yang adil dan menyeluruh.

Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen reflektif bagi masyarakat dunia. Demokrasi pertama kali diresmikan sebagai hari internasional pada 15 September 2007, bertepatan dengan Konferensi Internasional tentang Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan yang Baik yang digelar pada 1997. Sejak saat itu, peringatan ini menjadi pengingat pentingnya komitmen negara-negara dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Meski demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik, tantangan besar tetap hadir. Di banyak negara, pelaksanaan pemilu belum sepenuhnya menghapus diskriminasi, ketidaksetaraan, hingga pembatasan kebebasan berpendapat. Fenomena populisme dan sentimen anti-demokrasi juga muncul, menandai ancaman baru yang bisa menggerus stabilitas demokrasi.

Era digital menghadirkan sisi ganda dalam perjalanan demokrasi. Di satu sisi, teknologi membuka ruang partisipasi publik lebih luas. Namun di sisi lain, penyebaran disinformasi dan polarisasi di media sosial justru dapat melemahkan iklim demokrasi. Di sinilah literasi digital, regulasi yang bijak, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital menjadi sangat penting.

PBB menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif adalah fondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari semua kalangan, tanpa terkecuali, menjadi jalan untuk menciptakan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih adil. Setiap warga didorong untuk ikut ambil bagian, baik melalui forum formal seperti pemilu maupun aksi-aksi sederhana seperti diskusi publik, advokasi digital, hingga keterlibatan komunitas pro-demokrasi.

Hari Demokrasi Internasional 2025 pun mengingatkan bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga politik. Ia adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut kesadaran, keberanian, dan aksi nyata dari semua warga negara. Dengan begitu, demokrasi dapat terus hidup sebagai fondasi masyarakat yang responsif, setara, dan berkelanjutan.