Pandeglang, tvrijakartanews - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perlindungan Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang, mengungkapkan bahwa mereka saat ini mengalami kekurangan alat kebencanaan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat respons cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi di wilayah rawan.

Kepala Seksi Strategi dan Pengendalian BPBD-PK Kabupaten Pandeglang Deni Musadad mengakui Pihkanya masih kekurangan alat penanganan kebencanaan. Mulai dari kendaraan operasional yang tidak sebanding dengan luas wilayah Pandeglang, sampai sarana dan prasarana lainnya masih terbatas.

"Kalau sapras masih sangat terbatas. Misalnya satu perahu, sedangkan kejadian bisa di lima titik. Itu artinya idealnya kami punya lima perahu dan kelengkapan evakuasinya," katanya, kepada wartawan, Selasa (08/7/2025).

Deni mengungkapkan , pada saat terjadi bencana alam dan tidak bisa tertangani secara langsung, pihaknya segera melakukan koordinasi dan komunikasi agar bisa mendapatkan bantuan dari BPBD Provinsi Banten, Badan Search and Rescue (Basarnas) Banten, maupun kabupaten tetangga.

Tindakan itu dilakukan karena keterbatasan peralatan penanganan kebencanaan seperti perahu mesin serta peralatan untuk medan terjalin juga masih terbatas. Padahal, pihaknya membutuhkan banyak peralatan penanganan bencana alam, karena Pandeglang merupakan kabupaten rawan bencana

"Kebutuhan peralatan kebencanaan kita masih banyak, misalnya perahu karet bermesin yang idealnya bisa dipakai di lokasi sulit akses, saat ini hanya tersedia satu unit. Padahal titik rawan bisa lima lokasi sekaligus," katanya.

Selain itu, pihaknya juga masih membutuhkan tambahan teknologi pendeteksi bencana alam sebagai salah satu mitigasi bencana. Saat ini, Pandeglang belum memiliki sistem peringatan dini banjir. Serta, sirine tsunami hanya ada dua titik, yaitu di Kecamatan Sidamukti dan Kecamatan Labuan, idealnya memiliki 32 sirine.

"Biaya satu sirine bisa sampai Rp2 miliar. Jadi untuk pengadaan itu sangat tergantung pusat atau provinsi, karena kalau mengandalkan keuangan kita tentunya sangat terbatas, apalagi setelah di efisiensi," katanya.

Selain itu, kata dia, BPBD-PK Kabupaten Pandeglang juga masih melalukan pemantauan manual untuk bencana banjir dan longsor. Selama ini, pihaknya hanya bisa menunggu laporan masuk dari masyarakat melalui Tim Reaksi Cepat (TRC).

Selain itu, pihaknya juga segera menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, TNI, hingga masyarakat umum. Oleh karena itu, dia berharap agar hal tersebut bisa menjadi perhatian utama Pemkab Pandeglang.

"Harapan kami ke depan ada perhatian lebih, khususnya dalam penyediaan alat-alat mitigasi yang vital agar kita bisa tanggap lebih cepat dan efektif saat bencana datang," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengaku akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemkab Pandeglang dan menjadi prioritas utama. Oleh karena, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah rawan bencana di Provinsi Banten.

"Kita akan sampaikan keluhan ini kepada pemerintah, tetapi kit juga tidak bisa melaksanakan diri, karena memang kondisinya sedang dilakukan efisiensi. Tetapi yang jelas, hal ini menjadi perhatian utama kita," katanya.