Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan inisiatif strategis Indonesia terkait kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi, dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam pertemuan itu, Rosan menyampaikan pembaruan informasi menyusul hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi dan pertemuannya dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

“Sebenarnya lebih updating saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekkah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” kata Rosan kepada wartawan dikutip Kamis (31/7/2025).

Menurut Rosan, perubahan kebijakan Arab Saudi memungkinkan pihak asing memiliki tanah dengan status hak milik (freehold) di wilayah Mekkah, yang selama ini tidak pernah diperbolehkan.

“Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” ujarnya.

Aturan baru tersebut akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Saat ini, terdapat delapan plot lahan yang ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.

“Ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya,” ucap Rosan.

Ia menambahkan, pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk mengajukan rancangan desain dan infrastruktur pada Oktober 2025. Dalam hal ini, proyek akan dipimpin oleh holding investasi Danantara.

“Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda. Ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” jelasnya.

Rosan juga memastikan bahwa pembebasan dan relokasi lahan yang masih dihuni penduduk akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Arab Saudi. Ia menegaskan, kesepakatan ini tidak disertai syarat atau barter kebijakan.

“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegas Rosan.

Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan besar terhadap kelancaran proyek yang dinilai membawa manfaat luas bagi umat Islam Indonesia.

“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaallah proses ini akan bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restunya karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umroh kita ke depan,” pungkasnya.