Jakarta, tvrijakartanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut perbuatan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) dalam kasus investasi fiktif PT Taspen anggaran tahun 2019 telah merugikan negara Rp 200 miliar.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, ANSK melakukan dugaan tindak pidana korupsi bersama Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP).

Keduanya melakukan kongkalikong demi menempatkan dana perusahaan Rp 1 triliun pada reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM.

"Rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dan investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar," kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025) malam.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan ANSK dan EHP sebagai tersangka. Dugaan korupsi di PT Taspen ini menyangkut dengan penempatan dana perusahaan senilai Rp 1 triliun untuk kegiatan investasi, di mana sebagain investasi itu diduga fiktif.

Adapun konstruksi perkara ini, ANSK dan EHP melakukan kongkalikong untuk kegiatan investasi dengan menempatkan dana PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada sukuk ijarah PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) atau TPS Food 2. Padahal, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah mengeluarkan peringkat tidak layak untuk sukuk ijarah tersebut.

Menurut Asep, ANSK malah meminta EHP untuk mengakali sukuk ijarah TPS Food 2, dengan skema optimalisasi reksadana yang menyalahi aturan.

"(Seharusnya) untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down. Jadi menahan untuk tidak memperjualbelikan, nanti kalau harganya naik baru dilepas. Jadi tidak dengan optimalisasi, tidak disuntikan dana lagi," ucap Asep.